KONTAN.CO.ID-JAKARTA Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI akhirnya memilih untuk mengerek angka defisit RAPBN 2026 menjadi Rp 689,1 triliun atau setara 2,68% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Sebelumnya, defisit RAPBN 2025 dipatok di posisi Rp 638,8 triliun atau setara 2,48% PDB.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan bahwa kenaikan defisit tersebut merupakan konsekuensi dari adanya penambahan belanja pemerintahan pusat (BPP) dan TKD.

Puncakbaru Jayatama Tampilkan Inovasi Eksplorasi Interaktif di Minerba Convex 2025

Dalam hal ini, belanja pemerintah pusat (BPP) mengalami kenaikan sebesar Rp 13,2 triliun menjadi Rp 3.149,7 triliun, dari sebelumnya hanya Rp 3.136,5 triliun.

Baca Juga: Defisit RAPBN 2026 Melebar Jadi 2,68%, Menkeu Purbaya: Tidak Bahaya!

Selain itu, TKD juga ditambah menjadi Rp 693 triliun, atau meningkat Rp 43 triliun dari rencana awal sebesar Rp 650 triliun.

"Itu kan konsekuensi. Tadi kan kita sudah menambah yang Rp 43 triliun (TKD), lalu kita tambah sedikit di belanja pusatnya sehingga defisitnya melebar dari 2,48% menjadi 2,68% PDB," ujar Febrio kepada awak media di Gedung DPR, Kamis (18/9/2025).

Kendati begitu, Febrio menekankan bahwa pemerintah tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Hal ini terlihat dari defisit RAPBN 2026 yang masih lebih rendah jika dibandingkan outlook 2025 sebesar 2,78% PDB.

"Jadi ini justru sedikit menunjukkan lagi kehati-hatian pemerintah untuk kondisi fiskal," katanya.

"Tetapi kita melihat kebutuhan untuk pertumbuhan ekonomi dan juga baik di pusat maupun belanja di daerah itu tetap menjadi prioritas," pungkas Febrio.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News