KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) Indonesia diperkirakan masih akan berlanjut hingga tahun depan. Head of Indonesia Equity Research Citigroup Ferry Wong mengatakan, CAD Indonesia akan tetap berada di sekitar level 2,5%-3,0% terhadap PDB hingga 2019.

“Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan sumber pembiayaan alternatif untuk mendanai neraca pembayaran (NPI),” kata Ferry dalam keterangannya yang dikutip KONTAN, Kamis (30/8).

Sumber alternatif itu, menurut Ferry, seperti investasi asing (FDI) yang berorientasi ekspor, inflow di sektor pariwisata, dan implementasi kebijakan kewajiban biodiesel 20% atau B20.

Untuk mempersempit CAD, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) punya beberapa cara. Antara lain penggunaan biodiesel B20 untuk solar public service obligation (PSO) dan non PSO.

“Dengan mengurangi impor minyak mentah, mengganti dengan B20 maka kita bisa hemat US$ 2 miliar tahun ini dan tahun depan bisa US$ 8 miliar-10 miliar. Tahun ini akan kami ganti dengan 1,2 juta ton biodiesel dan tahun depan kami akan bikin sampai pada 6 koma sekian juta ton biodiesel,” kata Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaitan.

Bersamaan dengan itu juga, Luhut mengatakan, Tiongkok sudah membeli 1,2 juta ton minyak sawit mentah (CPO) dan sudah kontrak.

“Jadi, kami harap harga kelapa sawit kita bisa naik dari US$ 530 per ton bertahap ke US$ 600 per ton atau US$ 650 per ton hingga US$ 700 per ton. Ini bisa bantu CAD kita ditambah dengan impor yang berkurang itu,” jelasnya.

Adapun, ia melihat, lima tahun ke depan produks CPO Indonesia bisa mencapai 70 juta ton per tahun. “Ini dampaknya ke penerimaan devisa sangat besar bisa hampir US$ 50 miliar kita terima dari sana,” kata dia.

Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan sektor pariwisata untuk menarik devisa dari wisatawan asing. “Kami cemburu lihat Thailand. Kalau tahun depan kita bisa terima US$ 20 miliar, 2024 bisalah US$ 30 miliar. Ini bisa bikin positif CAD," ujar Luhut.

Strategi lain, meningkatan penggunaan komponen lokal (TKDN). Serta, meningkatkan daya dorong belanja pemerintah untuk menggerakkan ekonomi domestik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat