KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) terus mendorong optimalisasi peran Special Mission Vehicle (SMV) sebagai bagian dari kekayaan negara untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan masyarakat. Sejak 2022, DJKN menginisiasi agar seluruh SMV bersinergi melaksanakan TJSL sebagai upaya mengoptimalkan peran dan kompetensi masing-masing dalam memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Sinergi SMV Kementerian Keuangan Tahun 2026 bertajuk “Pemberdayaan Komoditas Desa Devisa Kemiri Nusa Tenggara Barat yang Berkelanjutan dan Berorientasi Ekspor”, yang diluncurkan di Mataram, Kamis (24/9).

Program ini menjangkau 40 desa dan 350 petani binaan dengan cakupan lahan sekitar 7.836 hektare dan produksi sekitar 120 ton kemiri per tahun. Intervensi dilakukan secara terintegrasi, mulai dari penanaman bibit dan peningkatan kapasitas petani, pembangunan sentra produksi, modernisasi pascapanen, pemanfaatan energi surya, hingga pengembangan produk turunan seperti minyak kemiri dan briket.

Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan bahwa pengembangan potensi daerah menjadi bagian penting dalam memperluas sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah Pusat berperan sebagai enabler untuk mendorong potensi ekonomi daerah agar berkembang lebih cepat sehingga daerah tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi sumber pertumbuhan.

Baca Juga: Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Ambil Porsi Rp 4 Triliun untuk Refinancing Tol MBZ

Delapan SMV mengambil peran sesuai dengan mandat dan kompetensinya. LPEI/Indonesia Eximbank mendukung pengolahan pasca panen dan penyediaan alat penunjang produk kemiri. Kemudian, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) memperkuat kapasitas petani di Lombok, Sumbawa, dan Bima. Sedangkan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) mendukung penanaman bibit kemiri.

PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) mendukung pembangunan sentra produksi, PT Geo Dipa Energi (PT GDE) memasang panel surya, dan PT Karabha Digdaya mendukung pengelolaan pasca panen. Sementara itu, Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dan PT Sejahtera Eka Graha mengembangkan produk turunan berupa briket dan minyak kemiri.

Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, kolaborasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

Kemiri disebutnya sebagai salah satu potensi NTB yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya. Sehingga, kolaborasi ini penting agar pengembangannya tidak berhenti pada produksi, tetapi terhubung dari hulu hingga hilir dan mampu menjangkau pasar global.

Direktur Eksekutif LPEI, Sukatmo Padmosukarso mengatakan bahwa sinergi SMV diharapkan dapat membangun ekosistem kemiri NTB yang semakin kuat, mulai dari peningkatan kapasitas produksi hingga membuka akses ke pasar global. Sebagai lembaga yang memiliki mandat mendorong ekspor nasional, LPEI berperan memperkuat kesiapan produk dan pelaku usaha agar mampu memenuhi kebutuhan pasar ekspor.

"Melalui sinergi SMV, kami ingin membangun rantai nilai yang lebih kuat sehingga manfaat ekspor tidak hanya terlihat dari peningkatan transaksi, tetapi juga dirasakan oleh petani dan masyarakat di daerah,” ujar Sukatmo dalam keterangannya, Jumat (25/9).

Baca Juga: Portofolio Pembiayaan Berkelanjutan CIMB Niaga Capai Rp 66 Triliun

Berdasarkan kajian dan asesmen lapangan Yayasan Insan Bumi Mandiri, program ini diharapkan meningkatkan jumlah petani yang terlibat di Lombok, Sumbawa, dan Bima menjadi 550–720 orang dan produksi secara bertahap menjadi 2.400–3.600 ton per tahun.

Pendapatan petani ditargetkan meningkat 20%–25% dan efisiensi produksi 60%–70%. Program juga diharapkan menambah 3–6 negara tujuan ekspor serta meningkatkan nilai ekonomi lokal sekitar Rp 30 miliar–Rp 40 miliar per tahun.

Rangkaian peluncuran juga diisi dengan penandatanganan nota kesepahaman antara LPEI dan Pemerintah Provinsi NTB mengenai pengembangan kapasitas UMKM berorientasi ekspor. LPEI turut menyerahkan Buku Potensi Ekspor NTB yang memuat kajian komoditas unggulan daerah untuk dikembangkan ke pasar global.

Kegiatan ditandai pula dengan simbolisasi penyerahan bibit kemiri & pelepasan ekspor komoditas unggulan NTB berupa kemiri tujuan Jepang dengan potensi pasar Singapura serta vanilla tujuan Amerika Serikat sebanyak 1,4 ton dengan nilai Rp3,8 miliar, dan showcase produk unggulan dari 16 pelaku usaha binaan SMV di NTB.

Pada kesempatan tersebut, LPEI juga menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai upaya memperkuat daya saing ekspor daerah. Nota Kesepahaman tersebut mencakup komitmen kerja sama dan sinergi antara LPEI dan Pemerintah Provinsi NTB dalam pengembangan kapasitas usaha kecil dan menengah (UKM), koperasi, serta badan usaha milik desa (BUM Desa) yang berorientasi ekspor di NTB.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News