KONTAN.CO.ID - TANGERANG. Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan pentingnya melakukan perubahan terkait urusan izin di kabupaten demi meningkatkan daya saing. Hal itu diungkapkan Presiden saat meresmikan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XI Asosiasi Pemerinah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di ICE BSD City Tangerang, Jumat pagi (6/7). Menurut Presiden, saat ini Indonesia sudah harus sadar bahwa perubahan dunia sedang terjadi. Seperti halnya perubahan digital Revolusi Industri 4.0.
"Berdasarkan riset dari Mc. Kinsey menyatakan perubahan ini kecepatannya 3.000 kali dibanding Revolusi Industri pertama," kata Presiden dalam pengantarnya di depan para bupati. Maka dari itu, perubahan ini perlu dipahami, disadari dan diantisipasi oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. "Kita harus menyadari kalau kita tidak mau dilindas oleh perubahan," tegas Presiden. Presiden mencontohkan, dulu alat pembayaran menggunakan uang tunai. Lalu beralih ke kartu kredit dan sekarang berubah lagi dengan
e-money, gadget, bahkan
smartphone. Hal itu, sudah mulai diterapkan di beberapa negara menggunakan Alipay, PayPal. Kemudian, Presiden juga bercerita 2,5 tahun yang lalu sempat ke markas Facebook, Google, Twitter. "Saya masuk ke Facebook saya diajak Mark Zuckerberg main pingpong tapi nggak ada mejanya. Ini
kok nggak ada meja,
nggak ada bola. Ini apa untuk pingpong? Katanya
nggak juga, ternyata bisa juga buat sepak bola, nanti bisa main sepak bola
nggak ada lapangan, tenis juga bisa," jelasnya. Maka dari itu, Presiden bilang, betapa kecepatan IT Ini betul-betul terjadi. Jadi, kalau daerah masih meneruskan rutinitas yang monoton maka kita akan tertinggal. Termasuk soal izin. "Sudah tidak zamannya lagi urus izin berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun," katanya. "Lalu apa gunanya teknologi dan jaringan yang bagus kalau urus izin masih seminggu sebulan?" sambung Presiden.
Misalnya, untuk urus SIUP yang diperlukan hanya nama perusahaan, nama pemilik, jenis usaha, dan modal. "Saya pernah ngitung, saya datang ke kantor perizinan saya minta izin SIUP dua menit rampung, Saya tanya petugasnya
kok lama sekali urus SIUP, Pak yang lama itu di lantai 3. Di lantai 3 siapa, kepala kantor," tambahnya. Sekali lagi, ia menegaskan, persaingan negara semakin ketat marilah daerah juga ikut mengubah sistem. Apalagi saat ini pemerintah sedang menyiapkan sistem
online single submission (OSS) yang dikatakan Presiden akan dilaunching. Dalam OSS, bisa melacak dari mana saja di mana yang berhenti perizinan itu. "Memang zaman sekarang ini zaman serba cepat bukan negara besar lawan negara kecil tapi negara cepat akan kalahkan negara yang lambat. Kuncinya adalah kecepatan, kecepatan bertindak kecepatan melayani. Tanpa itu jangan bicara mengenai daya saing," tutup Presiden. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Herlina Kartika Dewi
