KONTAN.CO.ID - NEW DELHI. Menteri Keuangan India memberikan keringanan pajak kepada konsumen kelas menengah. Langkah ini demi menopang pertumbuhan ekonomi yang melambat karena memburuknya risiko global. 

Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharaman kepada anggota parlemen di India mengatakan, orang dengan penghasilan tahunan hingga 1,2 juta rupee setara dengan Rp 225,6 juta akan dibebaskan dari kewajiban membayar pajak penghasilan. Batasan ini dinaikkan dari semula sebesar 700.000 rupee. 

Perubahan pajak tersebut akan mempengaruhi 10 juta orang sehingga jumlah orang yang tidak membayar pajak penghasilan menjadi 60 juta orang. Atau sekitar 74% dari seluruh pembayar pajak. "Secara substansial akan mengurangi pajak kelas menengah dan menyisahkan lebih banyak uang di tangan mereka. Sehingga bisa meningkatkan konsumsi rumah tangga, tabungan dan investasi," kata Sitharaman dikutip Bloomberg. 

Berobat Tanpa Cemas, Warga Puncak Jaya Puji Pelayanan BPJS Kesehatan di Jayapura

Baca Juga: Lima Kebiasaan Bill Gates yang Bisa Ditiru untuk Meraih Kesuksesan

Anggaran ini disusun dengan latar belakang pertumbuhan ekonomi India yang paling lemah sejak pandemi dan meningkatnya risiko geopolitik karena presiden AS Donald Trump mengguncang perdagangan global dengan ancaman tarif yang meluas. Pada tahun ini, pemerintah India memperkirakan pertumbuhan ekonomi hanya 6,4% jauh di bawah pertumbuhan tahunan yang ditargetkan Perdana Menteri India Narendra Modi sebesar 8%. Perekonomian India diperkirakan berkembang 6,3% - 6,8% pada tahun fiskal mendatang. 

Kebijakan ini keringanan pajak ini berdampak pada kehilangan pendapatan pajak setara dengan 1 triliun rupee dalam anggaran belanja. Meski begitu, Sitharaman tetap berharap bisa menekan defisit anggaran sebesar 4,4% dari produk domestik bruto, sedikit di bawah proyeksi sebelumnya di 4,5%. 

Pemerintah India juga berencana meningkatkan transfer dana dari bank sentral dan lembaga keuangan milik negara. India juga akan menutupi dengan menjual obligasi kepada investor. Jumlah yang diperkirakan untuk penjualan obligasi ini sedikit lebih tinggi dari angka yang sebelumnya diperkirakan, yaitu sekitar 14,82 triliun rupee.

Di sisi belanja, pemerintah India juga akan lebih banyak berhemat dalam membelanjakan modal tahun ini meski memang modal diproyeksikan tumbuh 10% menjadi 11,2 triliun rupee pada tahun fiskal mendatang. “Upaya kami adalah menjaga defisit fiskal setiap tahun sedemikian rupa sehingga utang pemerintah pusat tetap pada jalur penurunan dibanding pertumbuhan PDB," kata Sitharaman. Dia memproyeksikan utang akan mencapai 50% dari PDB pada Maret 2031.

Baca Juga: Daftar 10 Orang Terkaya di Asia Tahun 2025: Mukesh Ambani Masih Di Puncak

Mengurangi defisit fiskal dan utang pemerintah akan menjadi kunci untuk meningkatkan peringkat kredit India, yang saat ini berada pada level investasi terendah. Moody's Ratings mengatakan pada hari Sabtu bahwa rencana fiskal diuraikan oleh menteri keuangan tidak menjamin perubahan dalam pemeringkatan kredit saat ini.