JAKARTA. Pemerintah pusat akan meminta pemerintah daerah (pemda) mengurangi belanja pegawai di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015. Ini berlaku bagi pemda yang belum mengalokasikan anggaran pilkada. Hasil pengurangan akan direalokasi ke pos belanja pilkada langsung yang bakal berlangsung serentak pada tahun ini. Sebelumnya, Pilkada langsung terancam urung terlaksana secara serentak lantaran beberapa daerah belum mengalokasikan anggaran. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo mengatakan, pemangkasan belanja pegawai di APBD 2015 merupakan solusi terbaik demi kesuksesan pilkada langsung. Solusi ini hasil pembahasan antara Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dengan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla pekan lalu. "Prinsipnya, jangan memakai anggaran kecuali untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Tjahjo, pekan lalu.
Ia mewanti-wanti jangan sampai anggaran yang dipangkas itu malah anggaran seperti belanja sosial atau belanja modal, misalnya untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Sebab, kalau memakai anggaran itu akan membahayakan rencana pembangunan masyarakat. Mengenai teknis pemotongan, Tjahjo menyerahkan sepernuhnya kepada daerah yang bersangkutan. Sebab, yang paling mengerti struktur anggaran adalah pemda sendiri. Sebelumnya, pemerintah sempat menaksir, kebutuhan anggaran untuk Pilkada langsung mencapai Rp 80 triliun.