JAKARTA. Pemerintah pusat akan meminta pemerintah daerah (pemda) mengurangi belanja pegawai di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015. Ini berlaku bagi pemda yang belum mengalokasikan anggaran pilkada.

Hasil pengurangan akan direalokasi ke pos belanja pilkada langsung yang bakal berlangsung serentak pada tahun ini. Sebelumnya, Pilkada langsung terancam urung terlaksana secara serentak lantaran beberapa daerah belum mengalokasikan anggaran.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo mengatakan, pemangkasan belanja pegawai di APBD 2015 merupakan solusi terbaik demi kesuksesan pilkada langsung. Solusi ini hasil pembahasan antara Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dengan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla pekan lalu. "Prinsipnya, jangan memakai anggaran kecuali untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Tjahjo, pekan lalu.

Ia mewanti-wanti jangan sampai anggaran yang dipangkas itu malah anggaran seperti belanja sosial atau belanja modal, misalnya untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Sebab, kalau memakai anggaran itu akan membahayakan rencana pembangunan masyarakat.

Mengenai teknis pemotongan, Tjahjo menyerahkan sepernuhnya kepada daerah yang bersangkutan. Sebab, yang paling mengerti struktur anggaran adalah pemda sendiri. Sebelumnya, pemerintah sempat menaksir, kebutuhan anggaran untuk Pilkada langsung mencapai Rp 80 triliun.

Setidaknya, masih ada empat daerah yang masih bermasalah dengan anggaran Pilkada ini. Beberapa diantaranya berada di Papua. rencananya jika masalah anggaran ini sudah selesai Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan me-launching Pilkada Langsung pada 4 Mei 2015 di Jakarta.

Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman mengatakan, masalah anggaran Pilkada Langsung seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Sebab, ini merupakan program pemerintah pusat dan Presiden Joko Widodo yang telah menyanggupi pelaksanaan Pilkada langsung serentak mulai tahun 2015.

Ekonom Institut for Developtmen and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menilai pelaksanaan Pilkada langsung ini akan memberi dampak sedikit positif bagi pertumbuhan ekonomi. Sebab, penyerapan anggaran di semua daerah akan meningkat dan menggerakan industri tertentu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie