KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah menyepakati anggaran untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Namun, Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter CORE Indonesia, Akhmad Akbar Susamto menduga untuk mendukung program tersebut maka pemerintah akan memangkas anggaran dari pos lain sebesar 5%.

Akbar menduga, beberapa pos yang akan dipotong oleh pemerintah di antaranya subsidi energi, perlindungan sosial, kesehatan dan pendidikan.

Baca Juga: Program Makan Berigizi Prabowo-Gibran Dinilai Tidak untuk Seluruh Balita dan Siswa

Diasumsikan, apabila anggaran tiap sektor akan dipotong sebesar 5%, maka pemerintah akan mendapatkan Rp 76,92 triliun dan sudah mencukupi untuk penerapan program di tahun pertama.

"Ketika pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 71 triliun, artinya ada anggaran pos lain yang dikurangi. Karena kalau enggak, enggak bisa dapat Rp 71 triliun ini untuk membiayai program makan bergizi gratis," ujar Akbar dalam acara Midyear Review CORE Indonesia 2024, Selasa (23/7).

Akbar menyebut, di dalam RAPBN memang pemerintah tidak menjelaskan asal-usul darimana alokasi untuk membiayai program tersebut. 

Namun, berdasarkan ilustrasi yang Ia buat, untuk mendapatkan anggaran Rp 71 triliun  maka pemerintah memotong anggaran subsidi energi sebesar Rp 9,45 triliun, pemotongan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 24,8 triliun, pemotongan anggaran kesehatan sebesar 

Rp 9,37 triliun, serta pemotongan anggaran pendidikan Rp 33,25 triliun. "Dan di total-total dapatnya Rp 71 triliun," katanya.

Baca Juga: Anggaran Tembus Rp 71 Triliun, Ini yang Perlu Diperhatikan Program Makan Siang

Kendati begitu, Akbar menilai bahwa anggaran sebesar Rp 71 triliun tersebut tidak sebesar yang digembor-gemborkan oleh Prabowo pada masa awal kampanyenya. Selain itu, anggaran sebesar Rp 71 triliun tersebut juga tidak sebesar alokasi untuk pos lain.

Misalnya saja untuk anggaran pendidikan yang dialokasikan sebesar Rp 665 triliun, perlindungan sosial Rp 496,8 triliun, infrastruktur Rp 423,4 triliun, subsidi energi Rp 189,1 triliun, kesehatan Rp 187,5 triliun, hingga anggaran pembangunan IKN sebesar Rp 71,8 triliun.

"Sebenarnya, dengan Rp 71 triliun itu sebenarnya lebih kecil dari janji sebelumnya, tetapi ini pasti punya implikasi pada fiskal pemerintah," imbuh Akbar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli