KONTAN.CO.ID - Jakarta. Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina, Francesca Albanese, meminta Indonesia mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam Board of Peace (BoP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Albanese menilai, mekanisme BoP berisiko mengesampingkan suara rakyat Palestina karena prosesnya dinilai sangat dipengaruhi oleh AS dan Israel. Menurut dia, keterlibatan Indonesia dalam badan tersebut juga berpotensi memengaruhi hubungan Indonesia dengan Palestina.

"Saya memahami niat baik Indonesia. Namun, saya tetap berpikir bahwa ini sangat berbahaya karena berisiko menormalisasi mekanisme yang sangat tidak normal," ujar Albanese dalam wawancara dengan Reuters di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Ia juga menilai Israel tidak semestinya memiliki peran dalam menentukan masa depan rakyat Palestina.

Baca Juga: Panggil Perusahaan yang Diduga Terkait Kabut Asap, Singapura Akan Lakukan Ini

Pembahasan keanggotaan Board of Peace ditangguhkan

Pemerintah Indonesia sebelumnya menyatakan kesediaan untuk bergabung dengan BoP. Selain itu, Indonesia telah menyampaikan komitmen untuk berkontribusi dalam pengerahan pasukan stabilisasi internasional ke Gaza.

Namun, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI pada Kamis (22/10/2026) menegaskan bahwa pembahasan mengenai keterlibatan Indonesia dalam BoP masih ditangguhkan.

BoP diumumkan Trump pada Januari 2026 sebagai badan yang ditujukan untuk menangani konflik internasional, termasuk persoalan Gaza. Inisiatif tersebut juga memunculkan perhatian mengenai peran PBB dalam penyelesaian konflik global.

Sejumlah pakar hak asasi manusia mengkritik BoP karena dinilai tidak memberikan keterwakilan yang memadai bagi Palestina, meskipun badan tersebut dirancang untuk mengawasi pemerintahan sementara di wilayah tersebut.

Pihak BoP membantah anggapan bahwa Palestina dikesampingkan. Seorang pejabat badan itu menyatakan kepemimpinan dan kepemilikan Palestina tetap menjadi bagian utama dalam proses tersebut.

Pejabat itu juga menyebut pemerintahan sipil dan pemulihan Gaza dipimpin National Committee for the Administration of Gaza (NCAG). Komite tersebut terdiri dari para profesional Palestina asal Gaza dan dipimpin Ali Shaath, mantan pejabat Otoritas Palestina.

Meski demikian, Albanese menilai keberadaan sejumlah pejabat Palestina dalam struktur tersebut belum cukup untuk menjamin keterwakilan rakyat Palestina.

Tonton: QRIS Bisa Jadi Penentu Kredit UMKM BI Siapkan Credit Scoring dari Transaksi Digital

Indonesia menghadapi kritik atas keterlibatan di BoP

Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BoP turut menuai kritik dari sejumlah kelompok di dalam negeri. Kritik tersebut muncul karena Indonesia selama ini mendukung solusi dua negara dan berulang kali mengecam kekerasan Israel terhadap Palestina.

Kantor Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan bahwa Indonesia akan keluar dari BoP apabila keikutsertaan tersebut tidak memberikan manfaat bagi Palestina.

Albanese mengingatkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam mekanisme tersebut dapat menimbulkan risiko terhadap hubungan yang selama ini terjalin dengan Palestina.

"Ini sangat berisiko dilakukan ketika aturan ditetapkan oleh Israel," ujarnya.

Sebagai alternatif, Albanese menyarankan Indonesia memperkuat keterlibatan dalam Hague Group, kelompok negara yang mencakup Afrika Selatan dan Malaysia. Kelompok tersebut mendorong penegakan hukum internasional dan penggunaan mekanisme hukum internasional, termasuk yang berkaitan dengan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC).

Baca Juga: Filipina Jajaki Kerja Sama dengan Arab Saudi hingga AS untuk Cadangan Minyak

Rencana perdamaian Trump di Gaza menghadapi hambatan

Di sisi lain, rencana Trump untuk Gaza masih menghadapi sejumlah kendala. Gencatan senjata pada 2025 menghasilkan pembebasan sandera yang ditahan Hamas serta ratusan tahanan dan narapidana Palestina.

Namun, upaya untuk melucuti senjata Hamas dan memastikan penarikan pasukan Israel belum berjalan sesuai rencana. Pasukan Israel juga masih melancarkan serangan hampir setiap hari di Gaza.

Situasi tersebut menambah sorotan terhadap efektivitas rencana perdamaian Trump dan peran BoP dalam mengawasi proses pemerintahan sementara serta pemulihan wilayah Palestina.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan langkah selanjutnya terkait keterlibatan di BoP, di tengah komitmen diplomatik untuk mendukung hak rakyat Palestina dan penyelesaian konflik melalui solusi dua negara.

Sumber: https://www.kompas.com/global/read/2026/10/28/150910670/pbb-minta-indonesia-mundur-dari-board-of-peace-dinilai-berisiko?page=all#page2.