KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026), tidak hanya membawa tuntutan politik. Keresahan mengenai harga kebutuhan pokok, daya beli, dan lapangan kerja turut menjadi sorotan. Direktur Eksekutif sekaligus pendiri Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, keresahan tersebut berkaitan dengan tekanan yang dihadapi kelas menengah. Menurut Bhima, kelas menengah belum banyak merasakan manfaat dari sejumlah program dan belanja pemerintah. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) dinilai belum menjawab persoalan utama, yakni terbatasnya lapangan kerja formal. Baca Juga: Massa AMPB Tagih Janji DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Sebelum 15 Desember “Kelas menengah hampir tidak dapat manfaat dari anggaran yang terkesan populis, tapi dampak ke kehidupan mereka kecil,” ujar Bhima kepada KONTAN, Kamis (27/8/2026). Bhima memperkirakan jumlah kelas menengah tahun ini dapat berkurang sekitar 1,1 juta hingga 1,2 juta orang. Sebagian kelompok tersebut berpotensi turun menjadi kelas menengah tanggung atau kelompok rentan. Menurutnya, tekanan juga terjadi karena terbatasnya kesempatan kerja formal. Kondisi itu membuat pendapatan yang dapat dibelanjakan masyarakat ikut melemah. “Kesempatan kerja formal yang terbatas memicu disposable income kelas menengah ikut merosot,” katanya. Bhima menilai pemerintah perlu mengalihkan anggaran dari belanja yang kurang produktif menuju program yang mampu menciptakan lapangan kerja formal. Salah satunya melalui insentif bagi industri manufaktur padat karya. Selain itu, pemerintah dinilai perlu memperluas ruang fiskal bagi kelas menengah. CELIOS mengusulkan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) umum dari Rp4,5 juta menjadi Rp10 juta per bulan. Bhima juga mengusulkan penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 8%. Kebijakan tersebut dinilai dapat memberikan ruang lebih besar bagi konsumsi rumah tangga. Keresahan mengenai harga kebutuhan pokok dan lapangan kerja menjadi bagian dari aspirasi massa dalam aksi di depan DPR. Kondisi ini menunjukkan tuntutan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan isu politik, tetapi juga persoalan ekonomi yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Baca Juga: Komdigi Perketat Pengawasan di Tengah Aksi Demo, Siap Tindak Konten Provokatif Pemerintah pun menghadapi pekerjaan rumah untuk memastikan belanja negara tidak hanya menopang pertumbuhan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menjaga daya beli kelas menengah.
Demo di Depan DPR Cerminkan Keresahan Kelas Menengah, Ini PR Pemerintah
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026), tidak hanya membawa tuntutan politik. Keresahan mengenai harga kebutuhan pokok, daya beli, dan lapangan kerja turut menjadi sorotan. Direktur Eksekutif sekaligus pendiri Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, keresahan tersebut berkaitan dengan tekanan yang dihadapi kelas menengah. Menurut Bhima, kelas menengah belum banyak merasakan manfaat dari sejumlah program dan belanja pemerintah. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) dinilai belum menjawab persoalan utama, yakni terbatasnya lapangan kerja formal. Baca Juga: Massa AMPB Tagih Janji DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Sebelum 15 Desember “Kelas menengah hampir tidak dapat manfaat dari anggaran yang terkesan populis, tapi dampak ke kehidupan mereka kecil,” ujar Bhima kepada KONTAN, Kamis (27/8/2026). Bhima memperkirakan jumlah kelas menengah tahun ini dapat berkurang sekitar 1,1 juta hingga 1,2 juta orang. Sebagian kelompok tersebut berpotensi turun menjadi kelas menengah tanggung atau kelompok rentan. Menurutnya, tekanan juga terjadi karena terbatasnya kesempatan kerja formal. Kondisi itu membuat pendapatan yang dapat dibelanjakan masyarakat ikut melemah. “Kesempatan kerja formal yang terbatas memicu disposable income kelas menengah ikut merosot,” katanya. Bhima menilai pemerintah perlu mengalihkan anggaran dari belanja yang kurang produktif menuju program yang mampu menciptakan lapangan kerja formal. Salah satunya melalui insentif bagi industri manufaktur padat karya. Selain itu, pemerintah dinilai perlu memperluas ruang fiskal bagi kelas menengah. CELIOS mengusulkan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) umum dari Rp4,5 juta menjadi Rp10 juta per bulan. Bhima juga mengusulkan penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 8%. Kebijakan tersebut dinilai dapat memberikan ruang lebih besar bagi konsumsi rumah tangga. Keresahan mengenai harga kebutuhan pokok dan lapangan kerja menjadi bagian dari aspirasi massa dalam aksi di depan DPR. Kondisi ini menunjukkan tuntutan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan isu politik, tetapi juga persoalan ekonomi yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Baca Juga: Komdigi Perketat Pengawasan di Tengah Aksi Demo, Siap Tindak Konten Provokatif Pemerintah pun menghadapi pekerjaan rumah untuk memastikan belanja negara tidak hanya menopang pertumbuhan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menjaga daya beli kelas menengah.
TAG:
