KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tuntutan sekelompok pengemudi ojek online yang menamakan dirinya Koalisi Ojol Nasional untuk adanya legalisasi ojek online pada demonstrasi hari Kamis (29/8) di kawasan Patung Kuda menuai pro dan kontra di mata pengamat dan sesame pengemudi ojol lainnya .

Menanggapi tuntutan itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri menampik kalau selama ini driver ojol tidak legal beroperasi di Indonesia.

"Saya rasa (driver ojol) legal, kalau enggak legal masa kita selama ini kalau naik ojol (dan) pesan makanan enggak legal? Enggak lah, legal kok. Apanya yang gak legal?" tutur Putri di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (28/8) lalu.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai tuntutan mitra ojek online yang menginginkan adanya status legalitas bagi para pekerja ojek online (ojol) dan kurir online dapat berdampak negatif bagi para pekerja itu sendiri. Pasalnya, ojol yang merupakan bagian dari pekerja yang sangat menitikberatkan pada fleksibilitas waktu dalam bekerja.

“Saya paham tuntutan mereka juga akan mengarah kepada status pekerja bagi driver ojek online dimana bisa mendapatkan hak yang mereka tuntut. Namun lagi-lagi masalahnya adalah ketika statusnya pekerja maka bentuk kontraknya bukan sebagai pekerja gig lagi. Mereka dapat kehilangan fleksibilitas pekerjaan dan sebagainya,” kata Nailul, Kamis (29/8).

Formalisasi pekerja ojol, lanjut Nailul, sejatinya juga bisa menjebak driver pada jebakan pekerjaan dengan kualitas rendah tanpa ada kesepatan untuk mengembangkan kemampuannya.

Oleh karenanya, menurut Nailul, masalah sebenarnya adalah bukan di dalam status sebagai angkutan umum. Sebab sejak awal tidak ada permasalahan tentang status angkutan umum atau bukan di ojek pangkalan.

Isu legalisasi ojol ini sejatinya sudah bergulir sejak tahun lalu, ketika Kemnaker mengajukan draf Permenaker Ojek Online. Sebab saat itu, mayoritas driver ojol menolak pembatasan jam kerja maksimal 12 jam.

“Pembatasan jam kerja akan merugikan kami, karena tidak fleksibel," ujar Ketua Umum Gograber Indonesia Ferry Budhi ditemui saat melakukan aksi demo di depan Gedung Kemenaker, beberapa waktu lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Fahriyadi .