JAKARTA. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Melani Leimena Suharli berujar bahwa partainya akan melakukan lobi antar fraksi di DPR agar pemanggilan kedua terhadap Wakil Presiden Boediono segera dibatalkan oleh Timwas Century. "Kalau lobi sudah menjadi tradisi, Demokrat telah mengatakan sekarang sudah masuk ranah hukum. Untuk pemanggilan kita tetap mengadakan lobi, tetapi tidak berhubungan antara pemanggilan dengan perpanjangan masa Timwas.," kata Melani di Kompleks Parlemen, Jumat, (3/1/2014). Wakil Ketua MPR itu kembali mengingatkan agar kisruh Bailout Century hendaknya dikembalikan lewat jalur hukum, serta meminta agar DPR tak perlu lagi turut campur atas masalah ini. Melani justru lebih menyarankan agar KPK mendalami kesaksian yang telah dijalani Boediono. Sebab, menurut Melani, kesaksian mantan Gubernur BI itu yang menyebut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pihak yang bertanggungjawab atas bailout tersebut, dapat menjadi pintu masuk untuk penyelesaian kasus itu. "Itu harus didalami KPK, karena apapun lontarannya harus diolah lagi, mari sama-sama mendukung biar KPK yang menyelidiki kasus tersebut. jangan sampai semua lembaga tidak dipercayai oleh masyarakat," tandasnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Demokrat akan lakukan lobi fraksi terkait Boediono
JAKARTA. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Melani Leimena Suharli berujar bahwa partainya akan melakukan lobi antar fraksi di DPR agar pemanggilan kedua terhadap Wakil Presiden Boediono segera dibatalkan oleh Timwas Century. "Kalau lobi sudah menjadi tradisi, Demokrat telah mengatakan sekarang sudah masuk ranah hukum. Untuk pemanggilan kita tetap mengadakan lobi, tetapi tidak berhubungan antara pemanggilan dengan perpanjangan masa Timwas.," kata Melani di Kompleks Parlemen, Jumat, (3/1/2014). Wakil Ketua MPR itu kembali mengingatkan agar kisruh Bailout Century hendaknya dikembalikan lewat jalur hukum, serta meminta agar DPR tak perlu lagi turut campur atas masalah ini. Melani justru lebih menyarankan agar KPK mendalami kesaksian yang telah dijalani Boediono. Sebab, menurut Melani, kesaksian mantan Gubernur BI itu yang menyebut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pihak yang bertanggungjawab atas bailout tersebut, dapat menjadi pintu masuk untuk penyelesaian kasus itu. "Itu harus didalami KPK, karena apapun lontarannya harus diolah lagi, mari sama-sama mendukung biar KPK yang menyelidiki kasus tersebut. jangan sampai semua lembaga tidak dipercayai oleh masyarakat," tandasnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
