KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Calon ketua Komite Kehakiman DPR AS pada hari Jumat (20/11) meminta para pejabat tinggi pemerintahan Trump di Departemen Kehakiman dan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk menyimpan semua arsip, termasuk pesan elektronik di aplikasi Signal dan aplikasi lainnya. Anggota DPR AS dari Partai Demokrat, Jamie Raskin juga memperingatkan badan-badan penegak hukum federal untuk berupaya memulihkan komunikasi apa pun yang telah dihapus secara tidak sah. "Terdapat bukti kuat bahwa para pejabat pemerintahan Trump telah melakukan penghancuran, perusakan, dan penyembunyian arsip pemerintah secara luas, yang tampaknya bertujuan sengaja untuk menghindari undang-undang federal mengenai penyimpanan arsip," tulis Raskin.
Baca Juga: PayPal Tunjuk Claire Bramley Sebagai CFO “Upaya untuk menghindari transparansi ini merambah hingga ke tingkat tertinggi lembaga federal, termasuk para pejabat penegak hukum papan atas," tambahnya dalam surat-surat yang dikirimkan kepada Jaksa Agung AS Todd Blanche, Menteri Keamanan Dalam Negeri Markwayne Mullin, serta pimpinan FBI, Biro Penjara (Bureau of Prisons), dan Badan Penegak Imigrasi dan Bea Cukai (ICE). Hukum federal mewajibkan lembaga-lembaga AS untuk menyimpan catatan terkait urusan resmi pemerintah, dan Kongres memiliki wewenang pengawasan terhadap cabang eksekutif. Partai Demokrat, yang memenangkan kendali atas DPR maupun Senat AS dalam pemilihan paruh waktu tanggal 3 November, tengah bersiap melancarkan serangkaian penyelidikan terhadap pemerintahan Presiden dari Partai Republik, Donald Trump, mulai dari kebijakan pengetatan imigrasi dan proyek-proyek konstruksi, hingga dugaan korupsi yang melibatkan keluarga Trump serta skandal Nvidia. Mereka juga berencana menyelidiki para donatur korporat Trump, perusahaan dan firma keuangan lain yang berada di lingkaran sang presiden, firma hukum yang menjalin kesepakatan dengan Trump, serta pihak-pihak lainnya. "Departemen Kehakiman mematuhi semua ketentuan hukum terkait pengelolaan catatan federal yang menyangkut fungsi dan keputusan resmi departemen tersebut," ujar seorang juru bicara departemen, seraya menambahkan bahwa staf mereka "tidak akan gentar oleh intimidasi." Perwakilan dari Departemen Keamanan Dalam Negeri, FBI, Biro Penjara, dan ICE tidak segera menanggapi permintaan untuk berkomentar. Dalam surat-suratnya, politisi Demokrat dari Maryland tersebut mengutip laporan yang diterima komite mengenai pejabat pemerintahan Trump yang menggunakan platform yang dirancang khusus untuk menghapus komunikasi saat menjalankan urusan pemerintah AS. Raskin melampirkan tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Signal yang ia klaim terjadi antara penasihat hukum umum FBI, Samuel Ramer, dengan Drew Lynch—rekan Donald Trump Jr.—terkait kemungkinan penyelidikan terhadap seseorang yang dicari oleh otoritas AS atas tuduhan penipuan di sektor kesehatan.
Donald Trump Jr., saat berbicara dalam sebuah acara Axios awal pekan ini, membantah adanya dugaan korupsi atau pelanggaran hukum. Anggota Partai Demokrat lainnya juga telah mulai menyelidiki laporan yang menyebutkan bahwa seorang oligarki Rusia membiayai perayaan pernikahan Donald Trump Jr. awal tahun ini. Raskin memberikan tenggat waktu hingga 3 Desember bagi kelima lembaga dan departemen tersebut untuk memenuhi permintaan tersebut.
Baca Juga: Harga Emas Bersiap Catat Penurunan Mingguan Terburu di Tengah Prospek Hawkish The Fed