JAKARTA. Sebanyak 60 anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menggunakan hak tanya kepada Presiden Joko Widodo terkait kebijakan pembubaran dan penggabungan (nomenklatur) kementerian dan kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Hak tanya ini digunakan karena Fraksi Partai Demokrat merasa kedua kebijakan pokok Jokowi tersebut telah menimbulkan kontroversi di masyarakat. "Kami tanyakan kebijakan Jokowi itu. Kami gunakan hak tanya. Hak tanya ini djamin di UU MD3," ujar Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (2/12/2014). Benny menuturkan, kebijakan melakukan perubahan nomenklatur kementerian telah berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014. Jokowi diminta untuk menjelaskan bagaimana penggunaan APBN 2014 tersebut terhadap kementerian-kementerian yang mengalami nomenklatur.
Demokrat interpelasi Jokowi soal BBM & nomenklatur
JAKARTA. Sebanyak 60 anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menggunakan hak tanya kepada Presiden Joko Widodo terkait kebijakan pembubaran dan penggabungan (nomenklatur) kementerian dan kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Hak tanya ini digunakan karena Fraksi Partai Demokrat merasa kedua kebijakan pokok Jokowi tersebut telah menimbulkan kontroversi di masyarakat. "Kami tanyakan kebijakan Jokowi itu. Kami gunakan hak tanya. Hak tanya ini djamin di UU MD3," ujar Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (2/12/2014). Benny menuturkan, kebijakan melakukan perubahan nomenklatur kementerian telah berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014. Jokowi diminta untuk menjelaskan bagaimana penggunaan APBN 2014 tersebut terhadap kementerian-kementerian yang mengalami nomenklatur.