KONTAN.CO.ID - Kemenangan besar Partai Demokrat dalam pemilu paruh waktu Amerika Serikat (AS) memberikan ruang lebih luas bagi oposisi untuk mengawasi kebijakan perdagangan Presiden Donald Trump.

Namun, upaya membatalkan kebijakan tarif impor Trump diperkirakan tetap sulit dilakukan karena presiden masih memiliki kewenangan eksekutif yang kuat.

Kemenangan Demokrat di DPR dan Senat AS memungkinkan partai tersebut meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan perdagangan pemerintahan Trump.

Meski demikian, para pakar perdagangan dan hukum menilai hasil pemilu belum tentu membawa perubahan signifikan terhadap kebijakan tarif dalam waktu dekat.

Baca Juga: Polisi Prancis Selidiki Dugaan Pengaturan Hasil Ballon d'Or 2026

Melansir Reuters Kamis (5/11/2026), Managing Director Kebijakan Perdagangan Ernst & Young Washington Council Blake Harden mengatakan, pergeseran kekuasaan di Kongres kemungkinan tidak banyak memengaruhi agenda perdagangan Trump.

Pasalnya, pemerintah AS memiliki kewenangan besar dalam menentukan kebijakan perdagangan yang telah didelegasikan Kongres kepada cabang eksekutif.

Kendati demikian, Demokrat memiliki peluang menggunakan kewenangannya atas pendanaan lembaga pemerintah untuk menekan pemerintahan Trump agar memberikan sejumlah konsesi, termasuk terkait kebijakan perdagangan.

Fokus utama Demokrat diperkirakan berada pada penyelidikan pengawasan dan dengar pendapat di komite-komite perdagangan yang nantinya berada di bawah kendali partai tersebut.

Demokrat juga menyatakan keinginan untuk mencabut sejumlah undang-undang perdagangan lama yang digunakan Trump sebagai dasar penerapan tarif.

Salah satunya adalah tarif hukuman terhadap impor Kanada berdasarkan Section 338 Tariff Act of 1930, aturan yang telah berusia hampir satu abad dan sebelumnya belum pernah digunakan.

Baca Juga: Investasi Jeff Bezos Mulai Pengaruhi Strategi Transfer Liverpool

Berdasarkan proyeksi terbaru Reuters, Demokrat diperkirakan menguasai sedikitnya 235 kursi DPR. Jumlah tersebut memberikan peluang lebih besar bagi partai itu untuk meloloskan rancangan undang-undang terkait perdagangan.

Namun, untuk mengatasi hambatan di Senat, Demokrat tetap membutuhkan dukungan sebagian anggota Partai Republik. Pasalnya, diperlukan sedikitnya 60 suara untuk melewati mekanisme filibuster di Senat.

Tantangan lebih besar muncul jika Kongres ingin membatalkan veto presiden. Untuk mengesampingkan veto Trump, diperlukan dukungan sedikitnya 67 senator dan 290 anggota DPR.

Mantan penasihat hukum Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) pada pemerintahan Joe Biden, Greta Peisch, menilai peluang Demokrat memperoleh dukungan lintas partai untuk mengesampingkan veto presiden masih cukup berat.

Meski demikian, dengan sejumlah media memperkirakan Demokrat dapat menguasai hingga 258 kursi DPR, kemungkinan memperoleh dukungan sebagian anggota Republik untuk situasi tertentu tetap menjadi pertimbangan.

Baca Juga: Laba DBS Group Turun 5% pada Kuartal III-2026, Pendapatan Trading Anjlok 65%

Demokrat Bidik Pengendalian Biaya

Perwakilan Demokrat Richard Neal, yang diperkirakan kembali memimpin Komite Ways and Means DPR AS yang membidangi perpajakan dan perdagangan, mengatakan partainya akan menyusun agenda yang mengutamakan kebutuhan masyarakat.

Demokrat menilai tarif impor Trump telah meningkatkan biaya yang harus ditanggung masyarakat, baik ketika berbelanja maupun membeli bahan bakar. Partai tersebut juga menyoroti dampak konflik dengan Iran terhadap pengeluaran pemerintah dan biaya hidup.

Penasihat perdagangan nonresiden Center for Strategic and International Studies William Reinsch mengatakan, Demokrat memiliki banyak bahan untuk menggelar penyelidikan terhadap pelaksanaan kebijakan perdagangan Trump.

Salah satu isu yang dapat disorot adalah pengaruh perusahaan besar dalam penentuan pengecualian tarif serta dampak kebijakan tersebut terhadap usaha kecil.

Namun, Reinsch menilai Demokrat belum memiliki agenda perdagangan alternatif yang benar-benar solid. Selain itu, pembatalan seluruh tarif Trump juga belum tentu menjadi tujuan partai tersebut.

Secara historis, Demokrat juga mendukung penerapan tarif untuk melindungi industri strategis.

Mantan Presiden Joe Biden, misalnya, mempertahankan seluruh tarif Trump terhadap barang-barang China dan bahkan menambahkan bea masuk sebesar 100% untuk kendaraan listrik asal negara tersebut serta tarif tinggi untuk sejumlah produk strategis lainnya.

Baca Juga: Bursa Australia Melonjak 1,8%, Tertinggi Sejak Juni Usai Demokrat Menang Pemilu AS

Trump Berpeluang Lanjutkan Kebijakan Tarif

Di sisi lain, kemenangan Demokrat diperkirakan tidak akan menghentikan Trump dalam mengejar kebijakan tarif baru.

Trump masih dapat melanjutkan berbagai penyelidikan perdagangan yang sedang berjalan, termasuk investigasi berdasarkan Section 301 terkait praktik perdagangan tidak adil dan kelebihan kapasitas industri.

Penyelidikan tersebut berpotensi menghasilkan tarif baru terhadap produk dari China, India, Vietnam, serta lebih dari selusin mitra dagang utama AS lainnya.

Mantan penasihat perdagangan Gedung Putih pada periode pertama pemerintahan Trump sekaligus mitra di firma hukum Akin Gump, Kelly Ann Shaw, mengatakan Trump memiliki keyakinan kuat bahwa tarif dapat digunakan untuk memperoleh konsesi dari mitra dagang.

Menurut dia, Trump kemungkinan tidak akan mengendurkan kebijakan tarif karena tengah berupaya membangun warisan politiknya.

Baca Juga: BOJ Buka Peluang Percepat Kenaikan Suku Bunga, Waspadai Inflasi Jepang

Meski demikian, Shaw menilai belum jelas apakah mitra dagang AS masih akan bersedia memberikan konsesi dalam negosiasi perdagangan ketika masa jabatan Trump semakin mendekati akhir.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Kanada yang menangani hubungan dagang dengan AS, Dominic LeBlanc, mengatakan hasil pemilu AS tidak akan mengubah posisi Ottawa dalam negosiasi perdagangan dengan Washington. Kanada tetap akan melanjutkan pembicaraan dengan pemerintah AS.