JAKARTA. Mendorong upaya penggunaan energi alternatif menjadi janji program Partai Demokrat jika kembali menang dalam Pemilu 2014. Pengembangan energi alternatif baru, dan terbarukan, seperti energi matahari, air, bioenergi, dan geotermal akan mengurangi ketergantungan Indonesia akan bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, Partai Demokrat juga akan fokus melanjutkan program gasifikasi. "Kebutuhan gas nasional 2 triliun kaki kubik (Tcf) per tahun, harus kita penuhi. Masih bisa naik hingga dua kali lipat menjadi 4 Tcf per tahun," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Achsanul Qosasi, Senin (24/3) Untuk mencapai target itu, pemerintah saat ini yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tengah menyusun kebijakan gas bumi nasional yang akan memetakan sumber dan kebutuhan gas dalam beberapa tahun mendatang. Peta ini nantinya akan menjadi dasar kebijakan pembangunan infrastruktur gas ke depan. Salah satu rencana yang akan dilakukan adalah pembangunan infrastruktur pengisian bahan bakar gas (BBG). Demokrat juga akan mengegolkan program pembangunan pipa gas untuk memenuhi kebutuhan gas kota. Sedangkan kebutuhan di luar pulau dapat dipenuhi melalui pembangunan pabrik gas alam cair (LNG). Dengan rencana ini, Demokrat yakin tiga tahun–empat tahun ke depan Indonesia sudah berdaulat di bidang energi. Dengan begitu, ini akan mengurangi anggaran subsidi BBM yang membebani APBN.Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Marzuki Alie menambahkan, Demokrat akan memberikan perhatian khusus pada hasil pengelolaan sumber daya alam dan energi. Demokrat akan mendorong renegosiasi kerjasama sumberdaya alam minyak dan gas maupun pertambangan. "Harus saling menguntungkan, kalau tidak batalkan," katanya.Renegosiasi ini bisa jadi akan membawa dampak kepada kenaikan harga energi yang dihasilkan oleh kontraktor yang ada di Indonesia. Karena itu, Demokrat juga akan mendorong para buyer di luar negeri untuk memahami kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia tersebut.
| Bukan sekadar janji tapi harus dilakukanPartai Demokrat menjadi partai pemenang dalam Pemilu 2009. Para pengamat menilai, sudah seharusnya bagi Demokrat untuk menyelesaikan terlebih dahulu program yang mereka gadang saat ini. Termasuk dalam penggunaan energi fosil yang menjadi andalan sumber energi di Indonesia. Sebagai pemegang tampuk kekuasaan saat ini, Demokrat harus membereskan masalah energi yang ada saat itu, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Jika bisa menyelesaikan masalah ini, "Demokrat baru bisa mendorong pemerintah baru kelak untuk mengembangkan kebijakan penggunaan energi alternatif," ujar pengamat ekonomi dari Indef, Didin S. Damanhuri.Selain itu, Demokrat dan partai lainnya kelak juga harus membuat cetak biru energi untuk menjadi acuan kebijakan pemerintah. Misalnya, penggunaan sumber energi utama, besaran cadangan, kebutuhan, produksi, hingga harga. "Ingat energi terbarukan itu membutuhkan biaya mahal," ungkapnya.Dari situ, pemerintah bisa menentukan anggaran untuk pengembangan energi ini. Jika perlu, kata Didin, pemerintah bisa memberi penugasan ke badan usaha milik negara (BUMN) untuk mengelolanya.Pengamat ekonomi dari LIPI Latif Adam melihat, kesadaran Demokrat untuk mengembangkan sumber daya energi terbarukan positif. Hanya, Latif menyangsikan komitmen partai ini jika nanti kembali berkuasa kelak. "Apakah Demokrat akan memprioritaskan isu ini atau tidak," kata Latif. Ia melihat partai politik belum memiliki fokus atas mekanisme renegosiasi kontrak karya dengan investor asing. Karena itu, perlu landasan aturan yang jelas agar dalam renegosiasi kontrak menguntungkan pemerintah serta tidak membuat investor kabur. Ia yakin, program yang bagus bermanfaat jika dilaksanakan akan membawa hasil bagus. Pun sebaliknya. |
