JAKARTA. Partai Demokrat berpandangan, sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tidak konsisten mendukung pemerintah, dinilai sebagai pengganggu kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Pasalnya, sejumlah manuver yang dilakukan PKS, terutama terkait penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dinilai sangat meresahkan pemerintah. Hal itu dikatakan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, EE Mangindaan kepada KONTAN, Jumat (7/6).

"Setiap hari kami selalu merapatkan dan membahas kenaikan BBM dan sikap PKS itu. Kami cari jalan yang terbaik. Tapi kami merasa sikap PKS itu saat ini sudah sangat menganggu," ujarnya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Padahal, lanjut Mangindaan, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM adalah demi menyelamatkan fiskal negara. Sebab, selama ini, subsidi untuk BBM dirasakan terlalu membebani dan tidak tepat sasaran. Jika harga BBM tidak naik, maka defisit anggaran bisa mencapai di atas 3%, dan itu sudah melanggar undang-undang.

Mangindaan menuding, PKS tidak memiliki alasan tepat dan rasional untuk menolak kenaikan BBM. Kecuali, kata Menteri Perhubungan ini, tujuannya hanya demi mencari simpati publik semata.

Seyogianya, Mangindaan menambahkan, jika PKS menolak kenaikan harga BBM, mereka harus menyampaikan terlebih dahulu apa tujuan penolakannya. Dan itu harus dijelaskan secara gamblang kepada masyarakat.

Karena itu, Demokrat memandang, penolakan PKS terhadap kenaikan BBM ini dinilai sebagai kasus khusus, yang harus diproses secara khusus pula. Meski demikian, Mangindaan belum bisa memastikan apakah akan ada sanksi bagi PKS terkait masalah tersebut.

Bukan apa-apa, menurut Mangindaan, hingga saat ini PKS masih masuk dalam anggota koalisi pendukung pemerintah. Di dalam pemerintahan Presiden SBY, ada tiga menteri kabinet yang merupakan kader PKS.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan