JAKARTA. Wakil Ketua Komisi II DPR Khatibul Umam Wiranu mengatakan, pemilihan kepala daerah secara langsung akan memberatkan presiden. Alasan ini, kata dia, menjadi dasar sikap Demokrat untuk condong mendukung usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD. "Menurut saya, pilkada langsung memberatkan presiden. Misalnya, waktu Pak SBY mau menaikkan harga BBM, setidaknya ada lima kepala daerah yang menolak. Seingat saya, Pak Jokowi dan Teras Narang," kata Khatibul di Gedung DPR, Selasa (9/9). Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada itu melanjutkan, para kepala daerah sering mengabaikan instruksi presiden karena merasa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh masyarakat. Dengan usulan pilkada dipilih melalui DPRD, ia berharap semua kepala daerah akan tunduk dan memudahkan kinerja pemerintah pusat.
Demokrat: Pilkada langsung beratkan presiden
JAKARTA. Wakil Ketua Komisi II DPR Khatibul Umam Wiranu mengatakan, pemilihan kepala daerah secara langsung akan memberatkan presiden. Alasan ini, kata dia, menjadi dasar sikap Demokrat untuk condong mendukung usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD. "Menurut saya, pilkada langsung memberatkan presiden. Misalnya, waktu Pak SBY mau menaikkan harga BBM, setidaknya ada lima kepala daerah yang menolak. Seingat saya, Pak Jokowi dan Teras Narang," kata Khatibul di Gedung DPR, Selasa (9/9). Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada itu melanjutkan, para kepala daerah sering mengabaikan instruksi presiden karena merasa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh masyarakat. Dengan usulan pilkada dipilih melalui DPRD, ia berharap semua kepala daerah akan tunduk dan memudahkan kinerja pemerintah pusat.
