JAKARTA. Bagaimana jalan pemerintahan jika seorang presiden merangkap sebagai ketua umum partai? Partai Demokrat meyakinkan, masyarakat tak perlu cemas dengan rangkap jabatan presiden saat ini. Demikian pernyataan Jero Wacik, Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat, Selasa (2/4) di kantor presiden, Jakarta.

Bahkan, di Partai Demokrat, rangkat jabatan adalah hal biasa. Jero bilang, tak masalah jika hampir semua petinggi Partai Demokrat merangkap jabatan. Sebab, lanjut Jero, selama kurang lebih 8,5 tahun, rangkap jabatan sebagian besar pengurus partai demokrat terbukti tak menganggu tugas-tugas negara.

"Yang penting, kemampuan membagi waktu. Dan kami sudah buktikan bisa bagi waktu," ujar Jero.

Jero menambahkan, masyarakat tak perlu cemas lantaran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi ketua umum partai demokrat. Sebab, rangkap jabatan SBY tak akan menganggu kinerja pemerintahan. Apalagi, sejak tahun 2005, SBY dan sejumlah menteri dari demokrat sudah berpengalaman rangkap jabatan.

Prinsipnya, kata Jero lagi, SBY berpesan kepada semua kader demokrat yang rangkap jabatan agar mengutamakan tugas-tugas negara ketimbang tugas partai. Apalagi, setiap akhir pekan adalah hari libur. Nah, di situ bisa digunakan sebagai waktu untuk mengurus partai.

Dari hasil Kongres Luar Biasa (KLB) kemarin, di Bali, SBY resmi menjadi ketua umum baru Partai Demokrat. Untuk membantu SBY, telah ditunjuk Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hassan, yang juga Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Ditunjuk pula Marzuki Alie sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina yang juga merangkap Ketua DPR dan sejumlah jabatan lainnya. Hampir semua pejabat baru di Partai Demokrat tersebut punya jabatan penting di pemerintahan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Andri Indradie