JAKARTA. Ketua Harian Sekertariat Gabungan (Setgab) Syarief Hasan mengingatkan kembali kontrak partai yang tergabung dalam koalisi untuk dapat satu suara mendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal tersebut diutarakan Syarief menanggapi rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang mendapat penolakan keras salah satu anggota koalisi, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). "Yang namanya koalisi itu harus satu pendapat. Kalau tidak, lihat saja nanti," kata Syarief saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/6). Sayangnya, saat ditanya lebih lanjut mengenai konsekuensi yang akan diterima PKS lantaran menolak rencana kenaikan BBM, ia enggan menjelaskan. Menurutnya, hal itu masih akan dibicarakan lebih lanjut. Syarief hanya menegaskan setiap anggota koalisi harus berpihak pada kebijakan pemerintah. Sementara itu, hingga hari ini (4/6), PKS masih tetap bersikukuh menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurut Ketua DPP PKS Jazuli Juwaini penolakan tersebut tidak didasari dengan alasan masuk atau tidak dalam koalisi Setgab. Namun kata dia, lebih karena pertimbangan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. "Pertimbangannya sederhana, masyarakat sekarang secara ekonomi masih sulit. Menjelang puasa dan lebaran," urai Jazuli. Meskipun pemerintah sudah merencanakan pemberian dana kompensasi kenaikan harga BBM, Jazuli mengganggap hal tersebut tak perlu dilakukan. Menurutnya persoalan defisit anggaran tahun 2013 ini harusnya diselesaikan dengan membenahi kebijakan energi dari hulu, ketimbang menaikkan harga BBM. Sekedar catatan, PKS pernah mendapat sanksi pengurangan jatah menteri yang duduk dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid II lantaran kerap menolak kebijakan pemerintah. Semula partai pimpinan Anis Matta itu mendapat jatah 4 kursi dikabinet, tetapi Presiden SBY justru memangkasnya menjadi 3 dengan mencopot Menristek Suharna Surapratama. Adapun menteri asal PKS yang masih tersisa adalah Mentan Suswono, Menteri Sosial Salim Assegaf dan Menkominfo Tifatul Sembiring.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Demokrat: Tak sependapat, lihat saja nanti
JAKARTA. Ketua Harian Sekertariat Gabungan (Setgab) Syarief Hasan mengingatkan kembali kontrak partai yang tergabung dalam koalisi untuk dapat satu suara mendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal tersebut diutarakan Syarief menanggapi rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang mendapat penolakan keras salah satu anggota koalisi, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). "Yang namanya koalisi itu harus satu pendapat. Kalau tidak, lihat saja nanti," kata Syarief saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/6). Sayangnya, saat ditanya lebih lanjut mengenai konsekuensi yang akan diterima PKS lantaran menolak rencana kenaikan BBM, ia enggan menjelaskan. Menurutnya, hal itu masih akan dibicarakan lebih lanjut. Syarief hanya menegaskan setiap anggota koalisi harus berpihak pada kebijakan pemerintah. Sementara itu, hingga hari ini (4/6), PKS masih tetap bersikukuh menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurut Ketua DPP PKS Jazuli Juwaini penolakan tersebut tidak didasari dengan alasan masuk atau tidak dalam koalisi Setgab. Namun kata dia, lebih karena pertimbangan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. "Pertimbangannya sederhana, masyarakat sekarang secara ekonomi masih sulit. Menjelang puasa dan lebaran," urai Jazuli. Meskipun pemerintah sudah merencanakan pemberian dana kompensasi kenaikan harga BBM, Jazuli mengganggap hal tersebut tak perlu dilakukan. Menurutnya persoalan defisit anggaran tahun 2013 ini harusnya diselesaikan dengan membenahi kebijakan energi dari hulu, ketimbang menaikkan harga BBM. Sekedar catatan, PKS pernah mendapat sanksi pengurangan jatah menteri yang duduk dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid II lantaran kerap menolak kebijakan pemerintah. Semula partai pimpinan Anis Matta itu mendapat jatah 4 kursi dikabinet, tetapi Presiden SBY justru memangkasnya menjadi 3 dengan mencopot Menristek Suharna Surapratama. Adapun menteri asal PKS yang masih tersisa adalah Mentan Suswono, Menteri Sosial Salim Assegaf dan Menkominfo Tifatul Sembiring.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
