JAKARTA. Partai Demokrat mengecam sikap yang ditunjukkan Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang tidak mau meminta maaf atas aksi penyadapan yang dilakukan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah orang dekat SBY lainnya. Demokrat mengingatkan akan persahabatan warga Australia dan Indonesia yang terjalin selama ini. “Seorang PM Abbott sungguh keterlaluan, tidak memahami bahwa jutaan orang Australia sesungguhnya sangat bersahabat dengan masyarakat Indonesia. Bahkan sebagian menganggap Indonesia sebagai rumah keduanya,” ujar Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin di Jakarta, Rabu (20/11/2013). Didi menuturkan, Abbot seharusnya memahami ini dan meminta maaf secara ksatria. Permintaan maaf Abbott, sebut Didi, bisa mendinginkan hubungan kedua negara yang kini tegang karena kasus penyadapan tersebut. “Janganlah gara-gara hanya satu orang Abbott membuat tidak enak jutaan warga Australia yg sesungguhnya sangat bersahabat dengan masyarakat Indonesia,” kata anggota Komisi III DPR ini. Terkait sikap Abbott ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyayangkan Abbott yang tidak memberi klarifikasi dan tidak mau meminta maaf terkait informasi penyadapan terhadap Presiden SBY dan sejumlah pejabat Indonesia oleh Australia. "Presiden menyayangkan atas sikap dari PM Australia yang tidak meminta maaf atau memberi klarifikasi yang jelas mengenai hal ini (penyadapan)," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha. Tony sempat menyatakan di hadapan parlemen Australia bahwa dia tidak akan meminta maaf kepada Indonesia. Tony beralasan sudah menjadi tanggung jawabnya untuk melindungi kepentingan nasionanl di atas segalanya. Ia justru menegaskan bahwa hubungan dengan Indonesia tetap dekat dan kuat walau ada tuduhan kegiatan spionase yang memicu kemarahan Pemerintah Indonesia. Julian mengatakan, Pemerintah Indonesia tidak bisa menerima tindakan penyadapan dengan alasan apa pun. Untuk itu, nota protes kepada Australia telah disampaikan Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa. Selain itu, Dubes RI untuk Australia juga telah ditarik. Presiden SBY, tambah dia, menginstruksikan Kemenlu untuk tetap meminta penjelasan dari Australia. Masyarakat Indonesia perlu mendapat penjelasan yang jelas atas isu tersebut. Hingga pagi tadi, kata Julian, belum ada komunikasi antara Presiden SBY dan PM Australia. (Sabrina Asril/Kompas.com)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Demokrat: Tony Abbott sungguh keterlaluan!
JAKARTA. Partai Demokrat mengecam sikap yang ditunjukkan Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang tidak mau meminta maaf atas aksi penyadapan yang dilakukan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah orang dekat SBY lainnya. Demokrat mengingatkan akan persahabatan warga Australia dan Indonesia yang terjalin selama ini. “Seorang PM Abbott sungguh keterlaluan, tidak memahami bahwa jutaan orang Australia sesungguhnya sangat bersahabat dengan masyarakat Indonesia. Bahkan sebagian menganggap Indonesia sebagai rumah keduanya,” ujar Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin di Jakarta, Rabu (20/11/2013). Didi menuturkan, Abbot seharusnya memahami ini dan meminta maaf secara ksatria. Permintaan maaf Abbott, sebut Didi, bisa mendinginkan hubungan kedua negara yang kini tegang karena kasus penyadapan tersebut. “Janganlah gara-gara hanya satu orang Abbott membuat tidak enak jutaan warga Australia yg sesungguhnya sangat bersahabat dengan masyarakat Indonesia,” kata anggota Komisi III DPR ini. Terkait sikap Abbott ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyayangkan Abbott yang tidak memberi klarifikasi dan tidak mau meminta maaf terkait informasi penyadapan terhadap Presiden SBY dan sejumlah pejabat Indonesia oleh Australia. "Presiden menyayangkan atas sikap dari PM Australia yang tidak meminta maaf atau memberi klarifikasi yang jelas mengenai hal ini (penyadapan)," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha. Tony sempat menyatakan di hadapan parlemen Australia bahwa dia tidak akan meminta maaf kepada Indonesia. Tony beralasan sudah menjadi tanggung jawabnya untuk melindungi kepentingan nasionanl di atas segalanya. Ia justru menegaskan bahwa hubungan dengan Indonesia tetap dekat dan kuat walau ada tuduhan kegiatan spionase yang memicu kemarahan Pemerintah Indonesia. Julian mengatakan, Pemerintah Indonesia tidak bisa menerima tindakan penyadapan dengan alasan apa pun. Untuk itu, nota protes kepada Australia telah disampaikan Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa. Selain itu, Dubes RI untuk Australia juga telah ditarik. Presiden SBY, tambah dia, menginstruksikan Kemenlu untuk tetap meminta penjelasan dari Australia. Masyarakat Indonesia perlu mendapat penjelasan yang jelas atas isu tersebut. Hingga pagi tadi, kata Julian, belum ada komunikasi antara Presiden SBY dan PM Australia. (Sabrina Asril/Kompas.com)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
