KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana mengubah skema bantuan sosial (bansos) dan perlindungan sosial (perlinsos) dari subsidi barang menjadi transfer tunai langsung (cash transfer). Pengalihan ini bergantung pada kelengkapan basis data penerima agar bantuan tepat sasaran dan manfaatnya dapat dievaluasi. Program Perlinsos Digital rencananya akan diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2026. Adapun uji coba digitalisasi perlinsos telah mencakup 514 kabupaten/kota, dengan 11,5 juta kartu keluarga (KK) tercatat dalam sistem.
Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu mengatakan, digitalisasi perlinsos bertujuan memperbaiki akurasi data penerima bantuan.
Baca Juga: DEN Proyeksi Ekspor Hilirisasi Tembus US$ 50 Miliar pada 2026, Ini Pendorongnya Masyarakat yang merasa berhak dapat mendaftar menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) untuk memperoleh identitas digital. Data tersebut kemudian dicocokkan dengan delapan basis data lain, termasuk informasi kepemilikan kendaraan, tanah, dan pembayaran listrik. “Tujuan dari program digitalisasi pemerintah adalah memperbaiki akurasi target penerima bantuan sosial. Bagi yang merasa berhak dapat register dengan NIK nya dan mendapatkan digital ID, dan akan di
cross check dengan 8 data base lain (eg STNK, kepemilikan tanah, pembayaran listrik) apakah berhak memperoleh bantuan sosial,” ujar Mari kepada KONTAN, Rabu (21/10/2026). Menurut Mari, tahap awal digitalisasi difokuskan pada perlinsos berbentuk tunai. Adapun bantuan barang seperti beras dan subsidi harga BBM berpotensi dialihkan menjadi bantuan tunai setelah basis data penerima dinilai lengkap. “Di kemudian hari jika
database yang berhak memperoleh bantuan sudah lengkap. Bisa mengalihkan program bantuan bentuk barang seperti beras, atau melalui harga seperti BBM, menjadi bantuan tunai,” jelasnya. Digitalisasi juga memungkinkan pemerintah memantau penggunaan bantuan dan dampaknya terhadap penerima. Hasil pemantauan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengukur efektivitas program serta penggunaan anggaran perlinsos.
Baca Juga: Genjot Pertumbuhan Ekonomi, DEN Soroti Peran Swasta, Deregulasi hingga Hilirisasi “Selain digitalisasi membantu agar tepat sasaran. Dapat juga di monitor pengunaan bantuan dan apakah impact dari program bantuan. Sehingga anggaran untuk bantuan lebih efisien dan efektif,” kata Mari. Di luar perlinsos, DEN juga berencana mendaftarkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menggunakan identitas digital. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran program pemerintah bagi pelaku usaha Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News