KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Energi Nasional (DEN) tengah menyusun naskah kebijakan (policy paper) untuk mengejar target Presiden Prabowo Subianto yang ingin mencapai kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 Gigawatt (GW). DEN menyiapkan tiga skenario untuk merealisasikan target tersebut.

Anggota DEN Unsur Pemangku Kepentingan dari Kalangan Industri, Sripeni Inten Cahyani menyoroti perlu ada akselerasi untuk mendorong penambahan kapasitas PLTS. Pasalnya, kapasitas terpasang PLTS sampai dengan triwulan I-2026 baru mencapai sekitar 1,5 Gigawatt (GW), yang sebagian berasal dari kebijakan program PLTS Atap kuota pada tahun 2024 - 2025.

DEN menggandeng berbagai pemangku kepentingan (multi stakeholder) untuk mendorong realisasi PLTS 100 GW pada tahun 2029.

Baca Juga: Pertamina Drilling Perluas Bisnis Non-Rig, Jalankan Matrix Acidizing Perdana

"DEN telah mengadakan serangkaian pembahasan dengan multi stakeholder untuk menyiapkan policy paper yang berisi skenario capaian 100 GW sampai dengan tahun 2029 akhir," kata Sripeni kepada Kontan.co.id, Selasa (14/7/2026).

Skenario ini terbagi ke dalam tiga fase. Pertama, skenario rendah dengan estimasi penambahan kapasitas 17 GW yang masuk ke jaringan sistem kelistrikan PT PLN (Persero). Skenario ini terutama berasal dari portofolio proyek dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, yang penyelesaiannya dipercepat sampai dengan tahun 2029.

Di samping proyek di dalam RUPTL, skenario ini menambahkan program "1 Desa 1 MW (Megawatt)" yang saat ini masih dalam beberapa proyek percontohan (pilot project). Selain itu, skenario ini mencakup program dedieselisasi atau penggantian pembangkit berbasis diesel skala kecil, dengan potensi sekitar 4 GW.

Kedua, skenario sedang untuk mencapai kapasitas 50 GW. Skenario ini bergantung pada realisasi skenario rendah, ditambah dengan PLTS Terapung, program PLTS Desa serta pembangunan PLTS di kawasan industri. 

Sripeni membeberkan bahwa PLTS Terapung akan dibangun di waduk-waduk, yang antara lain menyasar kebutuhan listrik bersih untuk industri pusat data (data center). Kapasitas PLTS Terapung teridentifikasi sekitar 11,6 GW.

Sementara program PLTS Desa pada skenario ini berpotensi menambah kapasitas sekitar 10 GW. "Kemudian pembangunan PLTS di kawasan industri untuk memenuhi tambahan kapasitas produksi industri eksisting dan industri baru. Potensinya dapat mencapai 20 GW," ujar Sripeni.

Ketiga, skenario tinggi untuk mencapai kapasitas PLTS 100 GW. Skenario ini melanjutkan realisasi dua skenario sebelumnya. Supaya bisa mencapai skenario tinggi ini, perlu ada tambahan investasi pada kapasitas industri eksisting, industri pengolahan mineral dan otomatisasi proses bisnis. 

Baca Juga: Freeport Sebut Setoran ke Negara Bakal Turun Jadi US$ 2,6 Miliar pada 2026

Selain itu, skenario ini membutuhkan tambahan kapasitas PLTS Terapung dengan memanfaatkan waduk sebesar 22,6 GW. Pemerintah juga perlu melanjutkan secara bertahap PLTS Desa dengan potensi tambahan kapasitas sekitar 24 GW, yang meliputi 30% dari sekitar 80.000 desa dan kelurahan di Indonesia.

Sripeni menambahkan, keberhasilan program PLTS 100 GW akan ditentukan oleh keseimbangan supply - demand energi, kesiapan sistem jaringan kelistrikan untuk menerima listrik intermittent, serta faktor keekonomian. "Tambahan kebutuhan energi atau pelanggan baru bisa diisi dengan pembangunan PLTS. Dari keekonomian, semakin besar kapasitas PLTS semakin murah harga listriknya," ujar Sripeni.

Selain itu, Sripeni mengingatkan bahwa program PLTS 100 GW memerlukan penguatan ekosistem industri surya dan rantai pasok di dalam negeri. Target penambahan kapasitas PLTS hingga mencapai 100 GW mesti menjadi momentum untuk membangun ekosistem industri di dalam negeri, sehingga bisa membuka lapangan kerja.

Dus, program PLTS 100 GW harus memberikan kepastian pasar bagi ekosistem industri surya dalam negeri yang sudah beroperasi, sekaligus mendorong pertumbuhan industri hulu - hilir yang terintegrasi.

"Keberhasilan PLTS 100 GW sangat tergantung bagaimana pemerintah melihat program ini sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Termasuk mengajak kolaborasi dengan swasta," ungkap Sripeni.

Guna mendukung skenario dan strategi tersebut, DEN mendorong agar pemerintah terutama melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan kebijakan khusus untuk mengakselerasi penambahan kapasitas PLTS.

"Kebijakan afirmatif sehingga memberikan sinyal positif bagi investor untuk membangun industri yang akan menyerap energi dari PLTS, mengatur lebih lanjut kelembagaan yang akan mensupervisi program, serta mengatur tata cara penguatan rantai pasok," tandas Sripeni.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News