KONTAN.CO.ID - KOPENHAGEN. Menteri Luar Negeri Denmark mengungkapkan, Eropa harus tetap berpikiran terbuka untuk membantu memastikan kebebasan navigasi bagi lalu lintas kapal di Selat Hormuz meski Uni Eropa tidak mendukung keputusan AS-Israel untuk berperang dengan Iran.

"Kita harus menghadapi dunia sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan," kata Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen kepada wartawan menjelang pembicaraan di Brussels dengan para menteri luar negeri Uni Eropa lainnya pada hari Senin (16/3/2026) seperti dilansir Reuters. 

Topik ini juga dapat diangkat pada KTT Uni Eropa akhir pekan ini. 

Manjakan Pelanggan, Lazada 3.3. Ramadan Mega Sale Gelar Diskon Hingga 95%

"Meskipun kita tidak menyukai apa yang terjadi, saya pikir bijaksana untuk tetap berpikiran terbuka tentang apakah Eropa... dengan cara tertentu dapat berkontribusi, tetapi dengan tujuan untuk mengurangi ketegangan," katanya.

Baca Juga: Shell Optimistis, Permintaan LNG Global Bakal Meningkat 85% di Tahun 2050

Ia menambahkan bahwa Denmark belum menerima permintaan bantuan apa pun dari AS.

Asal tahu saja, Presiden Donald Trump pada Minggu (15/3/2026) mengatakan bahwa pemerintahannya sedang berbicara dengan beberapa negara tentang perlindungan kapal di jalur perairan yang sebagian besar telah diblokir Teheran untuk lalu lintas kapal tanker minyak.

Denmark, negara tempat perusahaan pelayaran kontainer Maersk dan kelompok maritim lainnya berada, pada tahun 2024 mengirimkan sebuah fregat ke Laut Merah untuk berpartisipasi dalam koalisi pimpinan AS guna melindungi lalu lintas dari serangan militan Houthi Yaman.

"Denmark adalah negara maritim dan kami memiliki kepentingan dalam segala hal untuk memastikan navigasi yang bebas," kata Rasmussen.

Baca Juga: Ekspor Gandum Rusia Melalui Jalur Laut Melonjak 32,9% pada Februari 2026

"Sebagai negara kecil, tetapi negara maritim yang besar, kami harus tetap terbuka terhadap masalah ini." 

Denmark sebelumnya telah membantu ketika Amerika Serikat mencari mitra untuk operasi militer di Timur Tengah, tetapi hubungan memburuk karena tuntutan berulang Trump agar AS mengendalikan Greenland.