JAKARTA. Daya serap anggaran di Departemen Pertahanan (Dephan) nyatanya belum maksimal. Memasuki akhir kuartal kedua tahun 2008 ini, anggaran Dephan baru terserap separo dari total Rp 36,39 triliun yang dianggarkan pemerintah dalam APBN 2008. Padahal seharusnya, daya serap anggaran seharusnya sudah mencapai 70%. "Kita sedang memacu agar anggaran yang sudah diatur untuk digunakan segera direalisasikan," kata Inspektur Jenderal Departemen Pertahanan RI Letjen TNI (Mar) Safzen Noerdin selepas salat Jumat di Departemen Pertahanan, Jumat (10/10). Untuk itu, Noerdin mengaku sedang mengejar kontrak-kontrak pembelian barang dengan rupiah yang belum diteken."Irjen akan melakukan pengawasan awal untuk itu, sehingga jangan sampai di akhir tahun banyak pihak mengejar tenggat waktu yang akan menimbulkan banyak kesalahan dalam pelaporan anggaran," kata Safzen. Berkaitan dengan pelaporan anggaran, Noerdin juga menyayangkan predikat disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sudah dua kali disandang Dephan dan TNI di tahun 2006 dan 2007. Pasalnya, ada banyak aset barang tidak bergerak (BTB) Dephan yang bermasalah dan belum ada standardisasi penilaian harganya. "Ini prioritas utama yang kita kejar agar akhir 2008 ini clear," lanjut Noerdin. Sayangnya, Noerdin belum berani menaksir berapa besaran aset Dephan yang belum terhitung tersebut. Beberapa kasus aset Dephan yang berupa barang milik negara (BMN) yang disewakan kepada pihak lain tetapi sewanya tidak masuk ke kas negara juga akan segera ditertibkan. "Ada juga masalah kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti rumahsakit, itu kan belum final bagaimana perhitungannya karena terkait dengan reformasi bisnis militer," ujar Noerdin.Menurut Noerdin, lantaran gerah dengan predikat tersebut, Menteri Pertahanan RI Juwono Soedarsono kemudian memerintahkan jajarannya untuk segera memperbaiki sistem laporan keuangan di Dephan dan TNI. Kalau tak meleset, tanggal 22 Oktober 2008 nanti Dephan dan TNI bakalan menggelar pelatihan Sistem Akuntansi Indonesia (SAI) di Surabaya yang diikuti para komandan dari wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali."Ini adalah pencerahan kepada seluruh pemegang otoritas keuangan tersebut. Rencananya akan diadakan di lima kota besar di Indonesia," ujar Noerdin. Ia juga memastikan kehadiran ketua BPK Anwar Nasution untuk memimpin pencerahan tersebut. "Masalahnya, di antara departemen yang ada kan yang paling unik itu Dephan dan TNI karena begitu banyak jajaran dan  jenis barang yang dimiliki sehingga sulit dibuat laporan akuntansinya," ujar Noerdin.Noerdin menambahkan, pelatihan Sistem Akuntani Indonesia tersebut merupakan salah satu bentuk keseriusan Dephan untuk mendapatkan opini wajar tanpa catatan dari BPK untuk tahun anggaran 2008 nanti.