JAKARTA. Depdag mulai membuka peluang adanya penambahan importir khusus minuman keras selain PT Sarinah. Kini, Depdag tengah membahas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 15/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol. "Revisi sudah hampir 90% selesai dan kami sudah bahas hampir tiga bulan salah satunya dengan Depperin,"ujar Sekretaris Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan kepada KONTAN, Rabu (21/7).Revisi Permendag tersebut antara lain mengenai distribusi minuman keras. "Kami ingin pastikan minuman keras memang didapat oleh mereka yang memang berhak, jangan sampai dijual untuk anak dibawah umur," ujarnya. Selain itu, tuntutan mengenai adanya importir tambahan soal minuman keras bakal dipertimbangkan untuk diakomodasi. Hanya saja, Gunaryo belum mau membuka berapa penambahan importir baru. Namun, pemerintah melalui Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawady sempat membeberkan adanya kemungkinan penambahan importir baru diluar PT Sarinah sebanyak tiga importir.Revisi ini juga melihat kembali kaitan Permendag dengan otonomi daerah. Misalnya, saat kebutuhan minuman keras di suatu daerah tinggi, apakah dimungkinkan impor secara langsung oleh importir di daerah tersebut. Perbincangan ini mencuat lantaran tingginya kebutuhan miras di Bali, namun tak jarang pemerintah daerah tak merilis izin.
Depdag Beri Sinyal Tambah Importir Miras
JAKARTA. Depdag mulai membuka peluang adanya penambahan importir khusus minuman keras selain PT Sarinah. Kini, Depdag tengah membahas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 15/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol. "Revisi sudah hampir 90% selesai dan kami sudah bahas hampir tiga bulan salah satunya dengan Depperin,"ujar Sekretaris Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan kepada KONTAN, Rabu (21/7).Revisi Permendag tersebut antara lain mengenai distribusi minuman keras. "Kami ingin pastikan minuman keras memang didapat oleh mereka yang memang berhak, jangan sampai dijual untuk anak dibawah umur," ujarnya. Selain itu, tuntutan mengenai adanya importir tambahan soal minuman keras bakal dipertimbangkan untuk diakomodasi. Hanya saja, Gunaryo belum mau membuka berapa penambahan importir baru. Namun, pemerintah melalui Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawady sempat membeberkan adanya kemungkinan penambahan importir baru diluar PT Sarinah sebanyak tiga importir.Revisi ini juga melihat kembali kaitan Permendag dengan otonomi daerah. Misalnya, saat kebutuhan minuman keras di suatu daerah tinggi, apakah dimungkinkan impor secara langsung oleh importir di daerah tersebut. Perbincangan ini mencuat lantaran tingginya kebutuhan miras di Bali, namun tak jarang pemerintah daerah tak merilis izin.