Jakarta. Departemen Dalam Negeri (Depdagri) sedang mengkaji alternatif lain untuk mewujudkan proyek Single Identity Number (SIN). Pasalnya, megaproyek Nomor IndUk Kependudukan alias SIN itu membutuhkan dana senilai Rp 6,7 triliun. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengungkapkan, ada pilihan lain untuk menggarap proyek SIN ini dengan anggaran cuma Rp 2,5 triliun. Gamawan menambahkan, dalam proyek SIN yang merupakan perintah Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan seharga Rp 2,5 triliun itu juga sudah menerapkan sistem online. Proyek SIN yang lebih murah tersebut memiliki sejumlah kelemahan. Salah satunya, belum memakai sistem finger biometric atau alat pendeteksi jari. "Sehingga, masih membuka peluang untuk dipalsukan," ujar bekas Gubernur Sumatra Barat ini. Saat ini, Depdagri bersama Departemen Keuangan masih terus menggodok proyek SIN dengan dua alternatif biaya itu. Tapi, sebelumnya, Depdagri sudah membahas dengan berbagai lembaga, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), serta Departemen Komunikasi dan Informasi. Wakil Ketua Komisi II DPR yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri (II) Ganjar Pranowo mengatakan bahwa apa pun opsi yang ditawarkan pemerintah, itu harus sesuai dengan UU Administrasi Kependudukan. "Jangan sampai spesifikasinya tidak sesuai," ujar dia. Dalam rapat kerja pekan lalu, Ganjar menambahkan, pemerintah memang sudah menyampaikan anggaran proyek SIN. Tapi, Mendagri belum menyebut secara detail untuk apa saja uang sebesar Rp 6,9 triliun itu. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Depdagri Kaji Proyek SIN yang Lebih Murah
Jakarta. Departemen Dalam Negeri (Depdagri) sedang mengkaji alternatif lain untuk mewujudkan proyek Single Identity Number (SIN). Pasalnya, megaproyek Nomor IndUk Kependudukan alias SIN itu membutuhkan dana senilai Rp 6,7 triliun. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengungkapkan, ada pilihan lain untuk menggarap proyek SIN ini dengan anggaran cuma Rp 2,5 triliun. Gamawan menambahkan, dalam proyek SIN yang merupakan perintah Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan seharga Rp 2,5 triliun itu juga sudah menerapkan sistem online. Proyek SIN yang lebih murah tersebut memiliki sejumlah kelemahan. Salah satunya, belum memakai sistem finger biometric atau alat pendeteksi jari. "Sehingga, masih membuka peluang untuk dipalsukan," ujar bekas Gubernur Sumatra Barat ini. Saat ini, Depdagri bersama Departemen Keuangan masih terus menggodok proyek SIN dengan dua alternatif biaya itu. Tapi, sebelumnya, Depdagri sudah membahas dengan berbagai lembaga, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), serta Departemen Komunikasi dan Informasi. Wakil Ketua Komisi II DPR yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri (II) Ganjar Pranowo mengatakan bahwa apa pun opsi yang ditawarkan pemerintah, itu harus sesuai dengan UU Administrasi Kependudukan. "Jangan sampai spesifikasinya tidak sesuai," ujar dia. Dalam rapat kerja pekan lalu, Ganjar menambahkan, pemerintah memang sudah menyampaikan anggaran proyek SIN. Tapi, Mendagri belum menyebut secara detail untuk apa saja uang sebesar Rp 6,9 triliun itu. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News