BRUSELLS. Akhirnya para menteri di kawasan Uni Eropa (UE) menemukan kata sepakat soal prosedur bailout bank bermasalah. Salah satu poin penting yang disepakati menteri keuangan dari 27 negara adalah, kaum tajir di bank bermasalah wajib menanggung beban bailout yang dikucurkan.

Jelasnya, para pemegang saham, pemegang obligasi dan deposan dengan kepemilikan aset lebih dari € 100.000 atau US$ 132.000 di bank bermasalah, harus ikut membayar dana talangan pemerintah. Kesepakatan ini muncul sebagai respons terhadap kemarahan rakyat Eropa terhadap aksi bailout sejumlah bank. Soalnya, krisis Eropa yang muncul sejak tahun 2008 semakin membebani pembayar pajak. "Untuk pertama kali, kami sepakat melindungi para pembayar pajak," ujar Menteri Keuangan Belanda, Jeroen Dijsselbloem, mengutip Reuters (27/6).  

Aturan ini mendobrak anggapan bahwa kaum tajir di Eropa selalu berada di prioritas pertama. "Kesepakatan ini akan jadi langkah penting untuk poin selanjutnya. Meskipun ini memengaruhi minat deposan Jerman, seperti deposan negara lain,” ujar Meneteri Keuangan Jerman, Wolfgang Schaeuble kepada Bloomberg.

Dana ESM € 500 miliar

Menteri Keuangan Prancis, Pierre Moscovici, mengatakan UE juga satu suara soal besaran distribusi beban. Nantinya, tiap-tiap negara memiliki kewajiban mendistribusikan kerugian hingga 8% dari kewajiban bank bermasalah kepada para kaum tajir. Setelah kewajiban bank bermasalah menyusut 8%, bank sentral Eropa (ECB), akan menggelontorkan dana restrukturisasi. Dana talangan tersebut bersumber dari dana Mekanisme Stabilitas Eropa atawa European Stability Mechanism (ESM). "Aturan ini menciptakan sistem solidaritas," ujar Moscovici.

Dana ESM yang disepakati mencapai € 500 miliar atau setara US$ 651 miliar. Alokasi dana ESM untuk setiap bank bermasalah maksimal 5% dari total utang yang dimiliki. Catatan saja, selama ini bank-bank kolaps menjadi tanggunan negara dimana bank tersebut berada. Namun, hal ini berubah. Maret lalu, Siprus mendapat kucuran pinjaman senilai € 10 miliar euro dari UE dan Dana Moneter Internasional (IMF).

Sekadar informasi, pertemuan para menteri keuangan pada Kamis kemarin terjadi beberapa jam sebelum para pemimpin UE bertemu. Pemimpin UE akan membicarakan tentang realisasi perjanjian tentang prosedur bank bermasalah. Salah satu poin yang akan dibahas yakni pengawasan bank UE berada di tangan ECB mulai tahun depan.

Prosedur tentang sistem perbankan UE, termasuk penanganan krisis bank, direncakan bakal berlaku mulai tahun 2018 mendatang. Ketua Jasa Keuangan UE, Michel Barnier, mendesak seluruh anggota UE meneken perjanjian tentang sistem perbankan Eropa paling lambat akhir tahun ini.Isu perbankan Eropa menjadi krusial lantaran dalam tempo tahun 2008-2011, UE telah menggelontorkan sepertiga dari total produk domestik bruto (PDB) di kawsan Eropa untuk menyelamatkan bank bermasalah.

Editor: Dessy Rosalina