KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelemahan nilai tukar rupiah yang bertahan di atas level Rp 18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) dinilai tidak hanya menjadi tantangan bagi stabilitas ekonomi, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Pemerintah pun dinilai perlu mengevaluasi asumsi makro, mulai dari nilai tukar hingga target pertumbuhan ekonomi.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, tekanan terhadap rupiah saat ini tidak semata-mata dipicu oleh arus keluar modal asing, melainkan juga mencerminkan meningkatnya persepsi risiko investor terhadap prospek ekonomi domestik.

"Kalau melihat kondisi rupiah saat ini, persoalannya bukan sekadar soal Bank Indonesia (BI) sudah menaikkan suku bunga atau belum. Memang benar, kenaikan BI Rate seharusnya meningkatkan daya tarik aset rupiah, tetapi pasar tidak hanya melihat imbal hasil. Pasar juga menghitung risiko, baik risiko global maupun keyakinan terhadap prospek ekonomi domestik," ujar Yusuf kepada Kontan, Senin (13/7/2026).

Di pasar spot, rupiah ditutup melemah ke level Rp 18.109 per dolar AS, jauh di atas asumsi nilai tukar dalam APBN 2026 yang berada pada kisaran Rp 16.500-Rp 16.900 per dolar AS. Padahal, BI telah menaikkan suku bunga acuan secara kumulatif sebesar 100 basis poin (bps) untuk menjaga stabilitas rupiah.

Menurut Yusuf, kenaikan suku bunga belum cukup mengembalikan rupiah ke kisaran Rp 17.000 per dolar AS karena tekanan yang dihadapi lebih kompleks. Arus modal asing yang masuk saat ini lebih banyak mengalir ke instrumen pendapatan tetap seperti Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), sementara investor asing masih terus melepas kepemilikannya di pasar saham.

Baca Juga: Defisit APBN 2026 Melebar, Utang Pemerintah Diproyeksi Makin Menggunung

"Ini perlu dibaca dengan hati-hati karena kualitas kedua arus modal tersebut berbeda. Dana yang masuk ke SRBI lebih bersifat jangka pendek dan sensitif terhadap perubahan sentimen. Sementara keluarnya investor dari saham menunjukkan ada kekhawatiran yang lebih struktural terhadap prospek pertumbuhan dan kinerja perusahaan domestik," jelasnya.

Yusuf menambahkan, tekanan terhadap rupiah juga dipengaruhi faktor eksternal, seperti tingginya imbal hasil obligasi Amerika Serikat, kebijakan moneter bank sentral AS yang belum sepenuhnya longgar, hingga kenaikan harga minyak akibat ketegangan geopolitik. Sebagai negara importir minyak, pelemahan rupiah akan meningkatkan biaya impor energi dan memberi tekanan pada neraca eksternal Indonesia.

Depresiasi Rupiah Berdampak Ganda

Yusuf menilai pemerintah perlu lebih terbuka menyesuaikan asumsi makro APBN 2026, terutama asumsi nilai tukar yang dinilai sudah tertinggal dari kondisi pasar.

Namun, ia mengingatkan bahwa pelemahan rupiah tidak selalu berdampak negatif terhadap APBN. Menurutnya, depresiasi rupiah memberikan konsekuensi ganda bagi keuangan negara.

Di satu sisi, pelemahan kurs akan meningkatkan beban pembayaran utang dalam valuta asing serta biaya impor energi. Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan penerimaan negara dari sektor komoditas yang berorientasi ekspor.

"Karena itu, yang perlu diperhatikan adalah apakah tekanan tersebut mulai mengganggu batas aman fiskal, terutama terhadap defisit anggaran dan kemampuan pemerintah membiayai program prioritas," katanya.

Selain asumsi nilai tukar, Yusuf justru menilai target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2026 lebih mendesak untuk dievaluasi.

Target pertumbuhan sebesar 5,4% dinilai membutuhkan kondisi ekonomi yang sangat ideal, sementara sejumlah indikator menunjukkan pelemahan, mulai dari konsumsi rumah tangga, kepercayaan konsumen, hingga aktivitas manufaktur.

"Jika pertumbuhan ternyata tidak mencapai target, dampaknya akan langsung terasa pada penerimaan negara," ujarnya.

Baca Juga: APBN Tertekan Subsidi Energi: Pemerintah Harus Berani Lakukan Ini!

Karena itu, Yusuf mendorong pemerintah melakukan stress test terhadap berbagai asumsi APBN 2026, terutama terkait subsidi energi, penerimaan negara, serta target pertumbuhan ekonomi.

"Yang perlu dijaga bukan sekadar angka dalam APBN, tetapi kredibilitas kebijakan. Mempertahankan asumsi yang sudah terlalu jauh dari realitas justru bisa menjadi risiko tersendiri bagi kepercayaan pasar. Dalam kondisi seperti ini, revisi yang berbasis data bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk kehati-hatian fiskal," pungkasnya.

Senada dengan itu, kajian CORE Indonesia edisi Juli 2026 menunjukkan tekanan di pasar keuangan domestik masih cukup besar. Sepanjang Juni 2026, investor asing mencatatkan net sell di pasar saham sebesar Rp 23,19 triliun, terbesar sepanjang tahun ini.

Meski di saat yang sama investor asing membukukan net buy SBN sebesar Rp 22,42 triliun dan menambah kepemilikan SRBI sebesar Rp 21,62 triliun, CORE menilai stabilisasi rupiah masih rapuh karena bergantung pada instrumen berimbal hasil tinggi.

Menurut CORE, arus keluar investor dari pasar saham mencerminkan persoalan kepercayaan yang bersifat struktural sehingga tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan kenaikan suku bunga.

Baca Juga: Rupiah Melemah, Cadangan Devisa Diprediksi di US$ 143 Miliar Hingga Akhir Tahun 2026

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News