JAKARTA. PT Hutama Karya Tbk (HK) berencana menerbitkan obligasi Rp 1 triliun pada Desember 2016. Dana tersebut akan digunkan untuk mendanai pembangunan jalan tol Trans Sumatera.

Penerbitan obligasi tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) sebesar Rp 6,5 triliun.

Obligasi yang akan diterbitkan tersebut akan sepenuhnya akan dijamin oleh pemerintah mulai dari pokok, bunga dan dendanya. "Jadi obligasi yang akan kita tawarkan ini tidak berisiko. Izin dari kementerian kupon yang akan diberikan sekitar 8%," katanya I Gusti ngurah Putra, Direktur Utama Hutama Karya di Jakarta, Kamis (3/11).

Dengan adanya jaminan dari pemerintah tersebut maka penerbitan obligasi tersebut masuk menjadi ekuitas perusahaan.

Penerbitan Obligasi ini rencananya akan mendapat pernyataan efektif pada 8 November. Lalu pada 9-22 November akan dilakukan penawaran awal. HK telah menunjuk tiga underwriter untuk mengiring aksi korporasi tersebut yakni Bahana Sekuritas, Danareksa sekuritas dan RHB Securitas.

Sementara tahun depan, HK akan menerbitkan obligasi Rp 2,5 triliun dan tahun 2018 akan dirilis sebesar Rp 3 triliun. Ini dilakukan untuk memenuhi ekuitas perseroan dalam menggarap delapa ruas prioritas di jalan tol Trans Sumatera.

Melalui Pepres nomor 117 tahun 2015, HK telah ditugaskan mengembangkan 24 ruas jalan tol trans sumatera sepanjang 2.709 km dan delapan ruas diantaranya diprioritaskan untuk selesai pada tahun 2019 sepanjang 645 km.

Kedelapan ruas tersebut adalah Medan - Binjai 17 km, Pelembang - Indralaya 22 km, Bakauheni-terbagi Besar 140 km, Pekanbaru-Dumai 126 km, Terbagi Besar-Pematang Panggang 100 km, Pematang Panggang - Kayu Agung 85 km, Palembang Tanjung Api-api 100 km dan Kisaran -Tebing Tinggi 60 km.

Pengembangan delapan ruas prioritas tersebut ditaksir menelan investasi sebesar Rp 81,1 triliun. Nah mengingat Trans Sumatera tidak memiliki kelayakan secara finansial, pendanaanya berbeda dengan proyek tol di Trans Jawa.

Investasinya akan diperoleh dari ekuitas sebesar 70% dan pinjaman 30%. Oleh karena itu, HK akan membutuhkan ekuitas sekitar Rp 52 triliun untuk menggarap delapan ruas tersebut.

Sementara HK baru mendapatakn Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 5,6 triliun dan ditambah dengan rencana subsidi silang BPJT dari trans Jawa sepanjang 80 kilometer (km) atau senilai Rp 8,3 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia