KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut Indonesia memiliki skala desentralisasi yang sangat besar dibandingkan negara-negara kesatuan lainnya di dunia.

Besarnya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah membuat beban kerja kepala daerah juga semakin berat, terlebih di tengah persoalan domestik yang semakin kompleks dan dinamika global yang terus berubah.

Tito mengatakan, tingkat desentralisasi Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia apabila dibandingkan dengan negara yang menerapkan sistem pemerintahan kesatuan, bukan negara federal.

"Kalau dibandingkan dengan negara kesatuan, desentralisasi Indonesia itu salah satu yang paling banyak. Saya tidak membandingkan dengan negara federal," ujar Tito dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi II DPR RI, Kamis (30/7/2026).

Baca Juga: Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Genjot PAD Lewat Inovasi, Bukan Naikkan Pajak

Menurut Tito, sejumlah kajian internasional juga menunjukkan bahwa program desentralisasi Indonesia menjadi salah satu yang terbesar dan tercepat di dunia. Bahkan, ia mengutip pandangan World Bank yang menyebut program desentralisasi Indonesia sebagai salah satu yang terbesar di dunia.

"Indonesia's decentralization program is the largest decentralization program in the world," kata Tito mengutip pandangan World Bank.

Ia menjelaskan, proses desentralisasi Indonesia dilakukan secara besar-besaran atau dikenal dengan istilah big bang decentralization. Kebijakan tersebut membuat banyak kewenangan pemerintahan dialihkan kepada daerah sejak era reformasi.

"James Maynard dari University of London menyebut desentralisasi Indonesia was a big bang decentralization. Jadi big bang, suatu langkah besar yang katakanlah mengejutkan," ujar Tito.

Menurut Tito, besarnya kewenangan yang diberikan kepada daerah membuat tanggung jawab kepala daerah semakin besar. Kepala daerah tidak hanya menjalankan fungsi administratif pemerintahan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap pembangunan, pelayanan publik, serta menjaga kondisi sosial dan ekonomi daerah.

"Desentralisasi ini semula dibebankan ke tingkat bawah, setelah itu tarik-menarik ke tingkat satu, tarik-menarik lagi ke tingkat pusat. Penduduk makin bertambah, otomatis masalahnya makin kompleks," katanya.

Tito mengatakan, saat ini Indonesia memiliki jumlah penduduk sekitar 290 juta jiwa dengan karakter wilayah sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Kondisi tersebut membuat persoalan yang dihadapi pemerintah daerah semakin beragam.

Menurut Tito, tantangan kepala daerah tidak hanya berasal dari persoalan dalam negeri, tetapi juga dari perkembangan situasi global yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap daerah.

"Kita bukan berada dalam ruang vakum, kita bagian dari sistem politik global. Ada implikasi perang keamanan, politik, ekonomi, perang tarif, dan lain-lain. Ini secara langsung maupun tidak langsung membuat beban kerja para kepala daerah juga terdampak," ujar Tito.

Ia mencontohkan, tekanan ekonomi global, perubahan geopolitik, hingga dinamika perdagangan internasional dapat memengaruhi kondisi ekonomi daerah, termasuk sektor usaha, investasi, dan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: Prabowo Kumpulkan Kadin dari 38 Provinsi di Istana, Bahas Penguatan Ekonomi Daerah

Dengan beban kerja yang semakin besar, Tito menilai, penguatan kapasitas kepala daerah menjadi hal penting. Menurut dia, sistem pemilihan kepala daerah langsung membuat latar belakang dan kemampuan manajerial kepala daerah menjadi beragam.

"Yang terpilih bisa perorangan, bisa kandidat partai politik. Sepanjang dia populer, elektabilitasnya tinggi, bisa terpilih. Tapi ketika sudah terpilih, dia menjadi seorang manajer, pimpinan eksekutif tertinggi di daerahnya," kata Tito.

Karena itu, Tito mendorong adanya penguatan kapasitas kepala daerah melalui pelatihan kepemimpinan dan manajemen pemerintahan. Ia menyebut pemerintah siap membantu melalui lembaga seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) maupun lembaga pelatihan pemerintah lainnya.

Menurut Tito, penguatan kapasitas tersebut diperlukan agar kewenangan besar dalam sistem desentralisasi dapat dijalankan secara efektif.

"Instrumen itu perlu diberikan agar mereka mampu melaksanakan semua beban kerja, baik karena undang-undang ataupun karena situasi lapangan di daerah masing-masing yang berbeda-beda," kata Tito.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News