KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mengajukan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) definitif kepada DPR. Jika mendapat persetujuan, tantangan utama Destry bukan lagi soal teknis kebijakan moneter, melainkan menjaga independensi BI di tengah tekanan terhadap rupiah dan kebutuhan mendorong pertumbuhan ekonomi. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Surat Presiden (Surpres) mengenai calon Gubernur BI telah diserahkan kepada DPR pada Senin (10/8/2026), bersamaan dengan sejumlah Surpres lainnya.
Baca Juga: Destry Damayanti Calon Tunggal Gubernur BI, Cek Gaji Gubernur BI & Deputinya Surpres tersebut juga memuat calon pengganti Deputi Gubernur Senior BI yang jumlahnya berkurang satu. Namun, Prasetyo belum mengungkapkan nama calon untuk posisi tersebut. Ekonom Bank Danamon Indonesia Irman Faiz menilai Destry memiliki pengalaman yang cukup lengkap untuk memimpin bank sentral. Destry pernah berkarier sebagai ekonom di sektor keuangan, menjadi anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta sekitar tujuh tahun berada di jajaran Dewan Gubernur BI sebagai Deputi Gubernur Senior. Menurut Irman, tantangan terbesar Destry ke depan adalah memastikan kebijakan moneter tetap berbasis data dan mandat stabilitas, terutama ketika tekanan terhadap rupiah meningkat. "Dari berbagai tantangan yang ada, menurut saya stabilitas rupiah menjadi tantangan paling mendesak," kata Irman.
Baca Juga: Jadi Calon Tunggal Gubernur BI, Destry Diharapkan Jaga Independensi BI dan Likuiditas Ia menilai BI perlu mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama, bahkan membuka peluang kenaikan suku bunga jika tekanan terhadap rupiah kembali meningkat. Langkah tersebut memang berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi, tetapi dinilai lebih kecil dibandingkan risiko hilangnya kredibilitas kebijakan moneter dan pelemahan rupiah yang tidak terkendali. Sementara itu, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai komunikasi BI di bawah kepemimpinan Destry nantinya perlu menjelaskan keseluruhan bauran kebijakan, bukan hanya arah BI Rate. Bauran tersebut mencakup operasi moneter, pengelolaan likuiditas, kebijakan nilai tukar, instrumen makroprudensial, hingga pendalaman pasar keuangan.
Fakhrul menegaskan, independensi BI dan koordinasi dengan pemerintah bukan dua hal yang saling bertentangan.
Baca Juga: Tantangan Destry Jika Jadi Gubernur BI, Hadapi Perubahan Struktur Ekonomi Global BI tetap harus independen dalam mengambil keputusan sesuai mandat, sementara koordinasi diperlukan agar kebijakan moneter dan kebijakan ekonomi nasional berjalan lebih efektif. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
