KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Energi Nasional (DEN) mendorong pemerintah merampungkan revisi aturan pembelian BBM Subsidi.

Anggota DEN Satya W. Yudha mengungkapkan, perlu ada solusi jangka pendek dan jangka panjang untuk persoalan BBM subsidi saat ini.

Peningkatan konsumsi BBM Subsidi dinilai berpotensi memberikan tekanan pada APBN tahun ini. Apalagi, kuota volume yang telah disepakati untuk Pertalite mencapai 23,05 juta kl diprediksi bakal habis lebih awal jika tren konsumsi saat ini terus berlanjut.

Baca Juga: Soal Rencana Kenaikan Harga BBM, Menko Airlangga: Masih Proses Evaluasi

Menurutnya, saat ini skema subsidi BBM yang diadopsi saat ini merupakan subsidi terbuka. Ini membuat seluruh kelompok masyarakat bebas mengkonsumsi produk BBM subsidi.

"Payung hukum harus ada dulu apabila kita menuju kepada format mengurangi beban subsidi ini dengan membatasi tapi subsidinya (tetap) ada," jelas Satya dalam Diskusi Virtual, Rabu (24/8).

Asal tahu saja, pemerintah kini tengah merampungkan proses revisi Perpres 191/2014 yang bakal mengatur ulang untuk skema pembelian Pertalite dan Solar Subsidi.

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengungkapkan, saat ini harga keekonomian untuk Pertalite mencapai Rp 17.500 per liter. Jumlah ini jauh lebih tinggi dari harga jual Pertamina sebesar Rp 7.650 per liter.

Sugeng pun mengusulkan seandainya pun harga jual BBM Subsidi nantinya disesuaikan, pemerintah harus bisa memastikan agar harga jual BBM Subsidi dapat tetap dijaga untuk sejumlah kelompok masyarakat.

Baca Juga: Komisi VII DPR Desak Kementerian ESDM Tambah Kuota BBM Pertalite dan Solar Subsidi

"Dari hitung-hitungan saya paling banter untuk Pertalite setidaknya naik 30% (setara harganya) Rp 10.000  per liter tapi ada kelompok masyarakat yang tidak naik yakni pengguna motor, angkutan kota dan untuk solar yakni yang tetap dijaga harganya untuk angkutan logistik, truk yang roda empat," ungkap Sugeng dalam kesempatan yang sama.

Sugeng mengungkapkan, alokasi subsidi idealnya bertujuan untuk meningkatkan atau setidaknya mempertahankan daya beli masyarakat. Ia menilai, saat ini konsumsi BBM Subsidi sebesar 70% tidak tepat sasaran.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .