KONTAN.CO.ID - SEOUL. Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat memberlakukan sanksi baru terhadap Korea Utara pada Jumat (22/12) untuk uji coba rudal balistik antar benua baru-baru ini. Yakni dengan berusaha membatasi akses Korut terhadap produk minyak bumi dan minyak mentah, juga pendapatannya dari pekerja di luar negeri.

Resolusi PBB berusaha melarang hampir 90% ekspor minyak sulingan ke Korut dengan mematok pada angka 500.000 barel per tahun. Selain itu, dalam sebuah perubahan di menit-menit terakhir, menuntut pemulangan warga Korut yang bekerja di luar negeri dalam waktu 24 bulan, dari usulan sebelumnya 12 bulan.

Resolusi yang disusun AS ini juga memangkas pasokan minyak mentah ke Korut menjadi 4 juta barel per tahun dan DK PBB berkomitmen untuk melakukan pengurangan lebih jauh jika Korut kembali melakukan uji coba nuklir atau meluncurkan ICBM lainnya.

Pada 29 November, Korut mengatakan  bahwa pihaknya berhasil menguji ICBM baru yang menempatkan daratan AS dalam jangkauan senjata nuklirnya.

Ketegangan meningkat karena program nuklir dan rudal Korut, bertentangan dengan resolusi DK PBB, diiringi dengan retorika perang yang berasal dari Pyongyang dan Gedung Putih.

Pada November, Korut menuntut penghentian apa yang disebutnya "sanksi brutal", dengan mengatakan sanksi-sanksi yang diberlakukan setelah uji coba nuklir keenam dan paling kuat pada 3 September merupakan genosida.

Diplomat AS telah menjelaskan bahwa mereka sudah mencari solusi diplomatik namun mengusulkan resolusi sanksi baru yang lebih keras untuk meningkatkan tekanan terhadap pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

"Hal ini mengirim pesan yang jelas kepada Pyongyang bahwa pembangkangan lebih lanjut akan menyebabkan adanya hukuman dan isolasi lebih lanjut," jelas Nikki Haley, duta besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Perwakilan Korut untuk PBB tidak segera merespon pernyataan AS tersebut.

Wu Haitao, duta besar utusan China untuk PBB mengatakan, risiko ketegangan di semenanjung Korea akan melonjak tak terkendali dan dia mengulangi seruan Beijing untuk melakukan perundingan.

Kementerian luar negeri China juga berharap semua pihak akan menerapkan resolusi tersebut dan menahan diri.

China juga menegaskan kembali seruan untuk apa yang mereka sebut sebagai proposal "suspensi ganda" yang ditujukan bagi Amerika Serikat dan Korea Selatan agar menghentikan latihan militer besar dengan imbalan Korut menghentikan program senjatanya.

Korea Selatan menyambut baik sanksi tersebut dan meminta Korut untuk segera menghentikan provokasi yang sembrono, dan mengambil jalan dialog untuk denuklirisasi.

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie