KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Setelah melakukan pertemuan darurat, Dewan Keamanan PBB pada hari Kamis (4/2) mendesak militer Myanmar untuk membebaskan semua tahanan politik, termasuk Aung San Suu Kyi.

Melalui pernyataan persnya, Dewan Keamanan PBB mengungkapkan keprihatinan yang mendalam atas kudeta militer Myanmar yang terjadi pada hari Senin (1/2) lalu dan menuntut "pembebasan segera semua yang ditahan".

"Kami mengungkapkan keprihatinan yang mendalam atas deklarasi keadaan darurat yang diberlakukan di Myanmar oleh militer pada 1 Februari dan penahanan sewenang-wenang terhadap anggota pemerintah, termasuk Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint dan lainnya," ungkap Dewan Keamanan PBB seperti dikutip dari Kyodo.

Sehari pasca kudeta militer terjadi, Dewan Keamanan PBB melakukan rapat tertutup untuk membahas gejolak politik di negara Asia Tenggara tersebut.

Baca Juga: Titah militer, provider internet Myanmar blokir layanan Facebook

Dikutip dari Kyodo, dalam rapat tersebut Inggris berperan sebagai ketua sesi. Sebagai pemimpin Inggris belum mampu mengarahkan kelima belas anggota untuk mengutuk kudeta tersebut karena China dan Rusia meminta lebih banyak waktu untuk menilai masalah tersebut.

Dalam prosesnya, China yang memegang hak veto meminta Dewan Keamanan untuk mengkaji kembali sikap PBB sebelum merilis pernyataan resmi ke publik.

Hasilnya, Dewan Keamanan PBB seperti menghindari kritik yang terlalu keras terhadap kudeta militer yang terjadi di Myanmar. Pernyataan Dewan Keamanan PBB ini pun dianggap terlalu lemah.

Pernyataan yang dirilis benar-benar menghindari penggunaan kata "kudeta" yang dinilai terlalu keras, dan hanya menunjukkan keprihatinan atas pernyataan keadaan darurat oleh militer.

Baca Juga: Disebut dukung kudeta militer di Myanmar, ini kata China