KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Dewan Keamanan PBB menyatakan keprihatinan mendalam atas kebijakan Pemerintah Taliban yang melarang anak perempuan untuk bersekolah. Mereka mendesak Taliban membuka kembali sekolah untuk anak perempuan tanpa penundaan.

Melalui pernyataan resminya pada Minggu (27/3), Dewan Keamanan PBB meminta penegakan hak atas pendidikan untuk semua warga Afghanistan, termasuk anak perempuan.

"Anggota Dewan Keamanan menegaskan kembali hak atas pendidikan untuk semua warga Afghanistan, termasuk anak perempuan," bunyi pernyataan dari Dewan Keamanan PBB, seperti dikutip Reuters.

Baca Juga: Qatar Mencapai Kesepakatan dengan Taliban untuk Melanjutkan Evakuasi

Pernyataan tersebut merupakan respons atas keputusan Pemerintah Taliban pekan lalu yang menarik kembali aturan yang mengizinkan anak perempuan untuk kembali ke sekolah menengah.

Taliban yang kini menguasai Afghanistan mengatakan, sekolah akan tetap terlarang untuk anak perempuan sampai sebuah rencana dibuat sesuai dengan hukum Islam.

Dilansir dari Reuters, pengumuman yang disampaikan Rabu (23/3) pekan lalu itu membuat para siswa menangis dan mengundang kecaman dari lembaga-lembaga kemanusiaan, kelompok hak asasi, dan diplomat.

Guru dan siswa dari tiga sekolah menengah di sekitar ibu kota Kabul mengatakan, para gadis telah kembali ke kampus dengan gembira pada Rabu pagi, tetapi diperintahkan untuk pulang.

Baca Juga: Tidak Bisa Dikonversi, Dana Bantuan PBB Tertahan di Bank Afghanistan

Ketika Taliban memerintah negara tersebut pada periode 1996 hingga 2001, mereka juga melarang perempuan untuk mendapatkan pendidikan bahkan pekerjaan di hampir semua sektor.

Keputusan Taliban pekan lalu turut direspons oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Ia mengatakan, keputusan Taliban telah melahirkan kekecewaan yang mendalam serta kerusakan bagi Afghanistan.

"Penolakan pendidikan tidak hanya melanggar persamaan hak perempuan dan anak perempuan atas pendidikan. Saya mendesak otoritas de facto Taliban untuk membuka sekolah bagi semua siswa tanpa penundaan lebih lanjut," kata Guterres.