KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dijadwalkan melakukan pemungutan suara atas resolusi yang diajukan Bahrain guna melindungi pelayaran komersial di sekitar Selat Hormuz. Namun, China menyatakan penolakannya terhadap otorisasi penggunaan kekuatan dalam resolusi tersebut. Diplomat menyebutkan, pemungutan suara oleh 15 anggota DK PBB dijadwalkan berlangsung Sabtu pagi, setelah sebelumnya direncanakan pada Jumat yang bertepatan dengan hari libur PBB.
Lonjakan Harga Minyak dan Ketegangan Global
Harga minyak global melonjak sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran pada akhir Februari. Konflik yang telah berlangsung lebih dari satu bulan ini secara efektif menutup Selat Hormuz, jalur penting distribusi energi dunia.
Sebagai ketua DK PBB saat ini, Bahrain mengajukan rancangan resolusi yang memberikan kewenangan penggunaan “semua langkah defensif yang diperlukan” untuk melindungi pelayaran komersial. Resolusi tersebut diusulkan berlaku setidaknya selama enam bulan atau hingga ada keputusan lanjutan dari DK PBB.
Baca Juga: Raksasa Energi Global Bidik Proyek Migas AS di Tengah Konflik Timur Tengah Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani sebelumnya menyampaikan harapannya agar Dewan dapat mencapai posisi yang bersatu dalam merespons situasi ini.
Penolakan China dan Potensi Veto
Dalam pernyataannya di DK PBB, Duta Besar China untuk PBB Fu Cong menolak otorisasi penggunaan kekuatan. Ia menilai langkah tersebut berpotensi melegitimasi penggunaan kekuatan secara tidak sah dan tanpa pandang bulu, yang justru dapat memperburuk eskalasi konflik. Sumber diplomatik menyebutkan bahwa proses persetujuan awal resolusi sempat terhenti setelah keberatan dari China, Prancis, dan Rusia. Meski demikian, naskah resolusi akhirnya difinalisasi dan siap untuk pemungutan suara. Sesuai aturan, resolusi DK PBB memerlukan minimal sembilan suara setuju dan tidak boleh diveto oleh lima anggota tetap, yakni Inggris, China, Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat.
Dukungan Negara Arab dan Barat
Bahrain mendapatkan dukungan dari negara-negara Arab Teluk serta Amerika Serikat dalam upaya mendorong resolusi tersebut. Sebelumnya, Bahrain juga telah menghapus klausul penegakan hukum yang mengikat untuk meredam keberatan dari beberapa negara, termasuk Rusia dan China.
Baca Juga: Lonjakan Harga BBM Akibat Konflik Iran Ganggu Rencana Libur Paskah Warga Australia Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit, menyatakan dukungannya terhadap inisiatif Bahrain untuk melindungi jalur pelayaran internasional.
Selain itu, Inggris juga menggelar pertemuan dengan lebih dari 40 negara guna membahas upaya membuka kembali dan menjamin keamanan pelayaran di Selat Hormuz.
Risiko Eskalasi dan Ketidakpastian Peran AS
Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyatakan akan melanjutkan serangan terhadap Iran, namun belum merinci strategi untuk membuka kembali Selat Hormuz. Kondisi ini memicu kekhawatiran pasar bahwa AS mungkin tidak akan mengambil peran utama dalam menjamin keamanan jalur pelayaran tersebut, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga minyak lebih lanjut. Dengan meningkatnya ketegangan geopolitik dan ketidakpastian kebijakan global, hasil pemungutan suara DK PBB akan menjadi faktor kunci dalam menentukan arah stabilitas keamanan dan pasokan energi dunia ke depan.
