JAKARTA. Pemerintah terus berupaya untuk mencari cara untuk menutupi kekurangan anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Salah satunya, adalah dengan menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk pembiayaan proyek.

Bambang Prihartono, Direktur Transportasi Bappenas mengatakan, untuk tahun 2017 nanti misalnya, rencananya, SBSN yang akan diterbitkan untuk proyek infrastruktur mencapai Rp 14 triliun atau naik dari 2016 yang hanya Rp 13,67 triliun. "Itu baru indikasi, kebutuhan total sih Rp 18 triliun," katanya akhir pekan kemarin.

Bambang mengatakan, rencananya sukuk proyek tersebut akan digunakan untuk mendanai pembangunan beberapa infrastruktur, seperti; pembangunan jalur ganda Manggarai- Bekas dan jalur ganda Kutoarjo- Yogyakarta.

Selain itu, sukuk proyek tersebut rencananya akan digunakan untuk membiayai pembangunan sejumlah ruas jalan di Kalimantan, Sulawesi, dan Trans Papua. Bambang mengatakan, selain mekanisme pendanaan tersebut, untuk mengatasi masalah pendanaan infrastruktur, pemerintah juga akan mengandalkan mekanisme pendanaan, salah satunya pinjaman dari sejumlah lembaga.

Untuk mendapatkan pendanaan ini, pemerintah dalam waktu dekat ini akan merevisi daftar buku biru atau blue book yang memuat rencana pinjaman proyek mereka selama lima tahun ke depan.

Dalam revisi tersebut, rencananya, rencana pinjaman proyek senilai US$ 39,9 miliar yang rencananya akan digunakan untuk mendanai 116 proyek infrastruktur yang akan mereka kerjakan dalam waktu lima tahun ke depan akan ditambah.

Wismana Adi Suryabrata, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Nasional Bappenas mengatakan, revisi tersebut dilakukan terkait peningkatan kebutuhan pendanaan infrastruktur dalam beberapa tahun ke depan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto