Di Bawah Kuasa Militer, Sepertiga Populasi Myanmar Membutuhkan Bantuan Kemanusiaan



KONTAN.CO.ID - PBB pada hari Senin (18/12) mengumumkan bahwa saat ini sepertiga populasi Myanmar atau lebih dari 18 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Angka itu meningkat 19 kali lipat dari masa sebelum militer berkuasa.

Laporan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) hari Senin menjelaskan bahwa krisis kemanusiaan di Myanmar akan terus memburuk di tahun 2024.

OCHA juga menemukan bahwa mayoritas penduduk sipil di Myanmar kini hidup di dalam ketakutan.


"Myanmar berada di titik terjal pada tahun 2024 dengan krisis kemanusiaan yang semakin parah sejak pengambilalihan militer pada bulan Februari 2021 dan penduduk sipil kini hidup dalam ketakutan," tulis OCHA, dikutip CNA.

Secara angka, ada 18,6 juta orang yang saat ini membutuhkan bantuan kemanusiaan, naik 1 juta dibandingkan tahun lalu dan 19 kali lebih banyak dibandingkan tahun 2020, sebelum kudeta militer.

Baca Juga: Myanmar Jadi Produsen Opium Terbesar di Dunia

Dari jumlah itu, OCHA menyebut anak-anak merasakan beban paling besar karena menghadapi kerawanan pangan dan kekurangan gizi hingga perekrutan paksa dari militer yang berkuasa.

"Anak-anak menanggung beban terbesar dari krisis ini, di mana 6 juta anak-anak membutuhkan bantuan sebagai akibat dari pengungsian, gangguan layanan kesehatan dan pendidikan, kerawanan pangan dan kekurangan gizi, serta risiko perlindungan termasuk perekrutan paksa dan tekanan mental," lanjut OCHA.

Melihat fakta itu, OCHA menyarankan komunitas internasional untuk memberikan sumbangan sebesar US$994 juta untuk membantu 5,3 juta orang yang telah diidentifikasi sebagai prioritas bantuan di Myanmar pada tahun 2024.

Jika angka itu tidak terpenuhi, OCHA khawatir situasi buruk di tahun 2023 akan terulang bahkan menjadi semakin buruk.

"Kita tidak bisa membiarkan terulangnya kekurangan dana yang terjadi pada tahun 2023. Jutaan nyawa dipertaruhkan dan kita semua harus melakukan segala yang kita bisa untuk mencegah Myanmar menjadi keadaan darurat yang terlupakan," ungkap Marcoluigi Corsi, koordinator kemanusiaan sementara PBB untuk Myanmar.

Baca Juga: Ekonomi Myanmar Kian Memburuk di Bawah Kekuasaan Militer

Krisis Ekonomi Myanmar

Bank Dunia memprediksi Myanmar hanya mampu tumbuh 1% dalam tahun fiskal yang berakhir pada bulan Maret mendatang.

Dalam laporan yang dirilis hari Selasa (12/12), Bank Dunia mencatat bahwa buruknya pertumbuhan ekonomi Myanmar didorong oleh pertempuran yang semakin intensif di dekat perbatasan dengan Tiongkok.

Pertempuran itu secara efektif telah memblokir jalur perdagangan dan menyebabkan kekurangan pangan dan kebutuhan lainnya, memperburuk inflasi yang sudah mendekati 30%

"Ketidakstabilan politik ditambah dengan pandemi dan kesalahan manajemen yang dilakukan oleh kepemimpinan militer telah menggagalkan kemajuan ekonomi selama bertahun-tahun," tulis Bank Dunia dalam laporannya, dikutip AP News.

Perkiraan pertumbuhan sebesar 1% akan membuat ekonomi Myanmar di tahun 2024 menjadi 10% lebih kecil dari lima tahun sebelumnya.