KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, masih ada banyak ketidakpastian global dalam bentuk yang berbeda dari tahun lalu yang harus dihadapi perekonomian dalam negeri sepanjang tahun ini. Salah satu tantangan tersebut ialah mempersiapkan Indonesia memasuki revolusi industri 4.0. "Untuk memperbaiki kesiapan Indonesia masuk revolusi industri 4.0 dibutuhkan berbagai elemen. Institusi publik harus efisien, infrastruktur harus baik, perlu ICT adoption, kestabilan makroekonomi, kemampuan inovasi, dan sebagainya," ujar Sri Mulyani dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Entrepreneurship Forum, Rabu (27/2). Sri Mulyani menyebut, saat ini Indonesia berada di ranking ke-45 dalam World Economic Forum (WEF) Global Competitiveness Index 4.0 tahun 2018. Posisi tersebut naik dari peringkat tahun sebelumnya yaitu ke-47.
Namun, skor Indonesia masih berada di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Ini menunjukkan, Indonesia masih harus bekerja keras meningkatkan kesiapan dalam menghadapi revolusi industri 4.0, menurut Sri Mulyani. Menurut WEF ada 12 komponen kesiapan infrastruktur Indonesia dalam menghadapi revolui industri 4.0. Mulai dari komponen institusi, infrastruktur, adopsi teknologi informasi dan komunikasi, stablitas makroekonomi, kesehatan, produk pasar, pasar tenaga kerja, sistem finansial, ukuran pasar, dinamika bisnis, dan kemampuan inovasi. Pada indikator institusi Indonesia masih berada di ranking ke-48. "Artinya reformasi birokrasi harus makin dijalankan, penyederhanaan dilakukan sehingga birokrasi berjalan efisien, produktif dan bersih," kata Sri Mulyani. Sementara, di tengah masifnya pembangunan infrastruktur sejak 2014 lalu, ranking indikator infrastruktur Indonesia masih di posisi ke-71. Untuk itu, Sri Mulyani bilang, pemerintah konsisten mendukung pembangunan infrastruktur melalui anggaran dalam APBN 2019. Sri Mulyani mengatakan, pengusaha mesti jeli memanfaatkan pembangunan infrastruktur serta kebijakan yang disiapkan pemerintah. Menurutnya, pembangunan infrastruktur oleh pemerintah ibarat lapangan bola yang disiapkan seluas-luasnya bagi pengusaha untuk "bermain". "Tugas pemerintah adalah membuka
playing field ini bagi dunia bisnis mulai dari Aceh sampai Papua. Lapangannya sudah dibersihkan, kalau Anda terus tidak melihat lapangan ini, nanti orang lain yang lihat dan datangi lapangan ini," pungkasnya. Di samping urusan birokrasi dan infrastruktur, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah juga sadar masih ada aspek lain yang memerlukan perhatian seperti bidang riset dan ilmu pengetahuan (
research and development). Oleh karena itu, pemerintah akan mengedepankan fokus terhadap pembangunan sumber daya manusia, termasuk riset, melalui anggaran pendidikan dan riset yang lebih tinggi. Dalam APBN 2019, pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 492,5 triliun atau tumbuh 13,2% dari anggaran tahun sebelumnya. Tahun ini, untuk pertama kalinya pemerintah juga mengalokasikan dana abadi untuk penelitian sebesar Rp 990 miliar dalam APBN.
Kebijakan pemerintah tersebut tidak lepas dari upaya menggenjot investasi dan ekspor di tahun ini. Oleh karena itu, Sri Mulyani berharap, pengusaha dapat fokus mengembangkan bisnis dan kompetisi di dalan negeri hingga ke mancanegara. "Kalau pengusaha ada keluhan atas regulasi, kami mendengarkan dan akan berusaha meringankan. Tapi saya berharap pengusaha tidak hanya melihat playing field di Indonesia, tapi juga ke Asean, Asia, dan dunia," ujarnya. Sri Mulyani menilai, pengusaha mestinya memanfaatkan kondisi perekonomian Indonesia yang stabil dengan pertumbuhan kelas menengah yang makin tinggi. Ia menilai, pasar domestik yang kuat di Indonesia mestinya menjadi bekal bagi pengusaha untuk berkompetisi secara sehat dalam dunia bisnis internasional. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Herlina Kartika Dewi
