KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana untuk meng-upgrade pendidikan vokasi. Hal ini di lakukan dari sisi kurikulum, infrastruktur, gedung sekolah hingga alat-alat penunjang lainnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah ingin membereskan pendidikan vokasi dari sisi pasokan. Hal ini untuk memuluskan niat pemerintah yang ingin menghasilkan sebanyak mungkin tenaga kerja, yang siap untuk bekerja terampil level menengah ke tinggi.

“Nah tapi untuk level menengah tinggi yang berarti bisa berhadapan era digital, di perlukan serifikasi yag berbasis kompetensi,” ujarnya saat di temui di Hotel Mulia Senayan, Rabu (21/2).

Dia melanjutkan, pendidikan vokasi tidak cukup hanya sebatas ijasah saja, tapi ada juga vokasi yang basisnya bukan dari pendidikan formal. Misalnya dari balai latihan kerja (BLK) atau yang non formal lainnya.

Nah, supaya nanti pemberi kerja bisa mendapatkan tenaga kerja yang memiliki standar keterampilan, maka harus ada sertifikasi yang berbasis kopetensi. Sertifikasi ini, boleh diambil oleh pekerja formal, maupun non formal.

Sehingga akhirnya pemerintah bisa mengurangi pengangguran yang terjadi karena digitalisasi dengan menciptakan tenaga kerja yang siap masuk ke pasar kerja di era digital.

Bambang menjelaskan, ketika pekerjaan itu terganggu atau terdampak dari digital ekonomi, kuncinya adalah vokasi di lengkapi dengan sertivikasi kompetensi. “Itu antisipasi yang disiapkan dari sekarang untuk para pekerja agar tidak harus khawatir karena mereka akan masuk kategori yang tidak mudah digantikan oleh proses otomatisasi,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sofyan Hidayat