JAKARTA. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyinggung perpecahan yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut JK, konflik antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih merupakan efek demokrasi yang terlalu terbuka. Namun, ia yakin perpecahan itu hanya sementara dan akan segera terselesaikan. "Bahwa ada efek-efek di DPR, menurut saya cuma sementara, pasti bisa diselesaikan. Memang kalau demokrasi terlalu terbuka kadang-kadang efeknya," kata JK saat menyampaikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kabinet Kerja 2014-2019 di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (4/11). Acara ini diikuti para gubernur, kepala kepolisian daerah, dan kepala Badan Intelijen Daerah di seluruh Indonesia. Hadir pula Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumpolo, Kepala Kepolisian RI Jenderal Pol Sutarman, serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdiatno. JK mengatakan, Indonesia patut bersyukur karena pemilihan umum berjalan lancar dan tanpa korban jiwa. Indonesia dan Malaysia, kata dia, adalah negara dengan penduduk mayoritas Muslim yang cenderung bebas konflik terkait pemilu. "Kita lihat Paskistan, Iran, Irak, semuanya. Kita sudah punya landasan sosial yang baik. Bahwa kemudian kita banyak masalah, bicara tentang listrik kurang, jalan kurang, hal-hal yang kurang, sebenarnya itu tanda-tanda baik," katanya. Sebelumnya, JK juga berpendapat bahwa kisruh di DPR merupakan fenomena penerapan demokrasi yang berlebihan. Ia berharap DPR bisa menyelesaikan masalahnya sendiri melalui musyawarah. Meski demikian, JK mengatakan, para pemimpin negara harus turun tangan jika DPR tidak bisa menyelesaikan konflik sendiri. Ia juga menyatakan tak dengan manuver KIH yang membentuk DPR tandingan. Menurut dia, pembentukan pimpinan tandingan seperti itu tidak perlu terjadi. Seperti diberitakan sebelumnya, perpecahan di parlemen semakin meruncing dengan munculnya pimpinan DPR tandingan yang digagas fraksi parpol KIH. Koalisi tersebut mendesak Presiden mengabaikan pimpinan sah di DPR yang dikuasai oleh KMP, yakni Setya Novanto, Fadli Zon, Fahri Hamzah, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan. Sebaliknya, KMP juga mendesak Jokowi untuk mengingatkan koalisi pendukungnya agar mereka mematuhi aturan internal parlemen. (Icha Rastika) Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Di hadapan kepala daerah, JK singgung kisruh DPR
JAKARTA. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyinggung perpecahan yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut JK, konflik antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih merupakan efek demokrasi yang terlalu terbuka. Namun, ia yakin perpecahan itu hanya sementara dan akan segera terselesaikan. "Bahwa ada efek-efek di DPR, menurut saya cuma sementara, pasti bisa diselesaikan. Memang kalau demokrasi terlalu terbuka kadang-kadang efeknya," kata JK saat menyampaikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kabinet Kerja 2014-2019 di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (4/11). Acara ini diikuti para gubernur, kepala kepolisian daerah, dan kepala Badan Intelijen Daerah di seluruh Indonesia. Hadir pula Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumpolo, Kepala Kepolisian RI Jenderal Pol Sutarman, serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdiatno. JK mengatakan, Indonesia patut bersyukur karena pemilihan umum berjalan lancar dan tanpa korban jiwa. Indonesia dan Malaysia, kata dia, adalah negara dengan penduduk mayoritas Muslim yang cenderung bebas konflik terkait pemilu. "Kita lihat Paskistan, Iran, Irak, semuanya. Kita sudah punya landasan sosial yang baik. Bahwa kemudian kita banyak masalah, bicara tentang listrik kurang, jalan kurang, hal-hal yang kurang, sebenarnya itu tanda-tanda baik," katanya. Sebelumnya, JK juga berpendapat bahwa kisruh di DPR merupakan fenomena penerapan demokrasi yang berlebihan. Ia berharap DPR bisa menyelesaikan masalahnya sendiri melalui musyawarah. Meski demikian, JK mengatakan, para pemimpin negara harus turun tangan jika DPR tidak bisa menyelesaikan konflik sendiri. Ia juga menyatakan tak dengan manuver KIH yang membentuk DPR tandingan. Menurut dia, pembentukan pimpinan tandingan seperti itu tidak perlu terjadi. Seperti diberitakan sebelumnya, perpecahan di parlemen semakin meruncing dengan munculnya pimpinan DPR tandingan yang digagas fraksi parpol KIH. Koalisi tersebut mendesak Presiden mengabaikan pimpinan sah di DPR yang dikuasai oleh KMP, yakni Setya Novanto, Fadli Zon, Fahri Hamzah, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan. Sebaliknya, KMP juga mendesak Jokowi untuk mengingatkan koalisi pendukungnya agar mereka mematuhi aturan internal parlemen. (Icha Rastika) Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
