HAMBURG. Presiden Joko Widodo mengingatkan pemimpin negara G20 terkait Agenda 2030 dalam pidatonya di Leaders' Retreat Sesi II, Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Hamburg Jerman, Jumat (7/7).

Seperti dilansir Bey Machmudin, Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Jumat, Presiden Jokowi menyampaikan dua tema pada pertemuan tersebut. Pertama, tentang pembangunan berkelanjutan, perubahan klim dan ketahanan energi. Kedua, terkait perdagangan global dan pertumbuhan.

Terkait pembangunan berkelanjutan, Jokowi mengatakan, Indonesia menyampaikan komitmen tinggi dalam pelaksanaan Agenda 2030. Jokowi mengaku telah mengambil dan memimpin langsung berbagai langkah guna memastikan pelaksanaan Agenda 2030. “Saya telah menandatangani Peraturan Presiden dan membentuk Tim Koordinasi Nasional bagi implementasi SDGs,” katanya.

Indonesia juga akan menggunakan forum PBB pada pekan mendatang untuk melaporkan implementasi Agenda 2030 melalui Voluntary National Review.

Presiden juga menyampaikan kembali komitmen Indonesia terhadap implementasi Paris Agreement. Ia mengatakan, dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, Indonesia akan menjadi bagian dari solusi dengan melakukan berbagai langkah antisipasi perubahan iklim antara lain dengan memperpanjang moratorium pembukaan lahan baru, membentuk Badan Restorasi Gambut untuk memperbaiki 2 juta hektar gambut dalam lima tahun, dan memperkuat upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan.

“Indonesia juga melakukan pengurangan sampah dengan reduce-reuse-recycle sebesar 30% pada tahun 2025 dan menetapkan target mengurangi sampah plastik laut (marine plastic debris) sebesar 70%,” papar Jokowi.

Sementara dalam proses transisi energi, kata Jokowi, Indonesia bekomitmen memperbesar porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional dan meningkatkan penggunaan biofuel dengan tetap berkomitmen pada mitigasi perubahan iklim.

Jokowi pun menegaskan agar negara-negara G20, tidak boleh mundur dari komitmen Agenda 2030, yakni tentang pengendalian perubahan iklim dan transisi energi.

Sedangkan, terkait perdagangan bebas dan pertumbuhan, Presiden Jokowi fokus pada reformasi pajak. Ia mengapresiasi upaya OECD dan negara G20 dalam mengatasi Base Erosion Profit Shifting (BEPS), memfasilitasi Automatic Exchange of Information (AEoI), dan mengimplementasi Multilateral Instrument (MLI).

Jokowi mengajak pemimpin negara G20 untuk memastikan bahwa AEoI dapat mengembalikan kewajiban wajib pajak ke negaranya dan memastikan pertukaran data yang memberikan manfaat. “Indonesia baru menyelesaikan program tax amnesty sebagai bagian reformasi perpajakan. Dari US$ 366 miliar aset yang diungkap, sekitar 21% adalah aset yang disembunyikan di luar negeri,” ucap Presiden dalam pidatonya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini