Sepertinya, kita harus sering-sering mengingatkan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur kereta api. Lihat saja peta Indonesia. Dari lima pulau besar dari 17.504 pulau yang ada di Indonesia, pembangunan kereta api selama ini hanya terkonsentrasi di Jawa dan Sumatra. Pemerintah bukannya tidak tahu fakta tersebut. Atau, kenyataan bahwa geliat roda ekonomi sangat butuh angkutan kereta yang mempunyai banyak keunggulan, seperti memiliki jalur khusus hingga bebas macet, atau biayanya lebih murah dibanding moda transportasi darat yang lain. Buktinya, pemerintah sudah membuat master plan pengembangan kereta api nasional dengan tiga prioritas, yaitu prioritas I (2015-2019), prioritas II (2020-2024), dan prioritas III (2025-2030). Prioritas I alias proyek dengan target pengembangan antara 2015-2019, fokus pada pengembangan beberapa kota penting di luar Pulau Jawa (lihat tabel).
Deputi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Luky Eko Wuryanto mengatakan, kereta api lebih efisien. Tak cuma dalam hal ramah lingkungan, tapi juga membuat pemerataan wilayah dan tata ruang kota lebih rapi. Selain itu, pemerintah harus diingatkan atas perkataannya sendiri. Sebab, awal tahun ini, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pernah menyampaikan di rapat badan anggaran DPR bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di proyek kereta api hanya dipakai untuk membangun rel di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kata Jonan, tak ada dana dari APBN untuk proyek kereta api cepat. Di samping terkesan tak terlalu penting, proyek kereta cepat juga mahal. Minister Kedutaan Jepang di Indonesia Kijima Yoshiko menuturkan, dengan menggunakan hitungan di Jepang, pembangunan biaya kereta api cepat Jakarta–Bandung membutuhkan biaya US$ 4,86 miliar. Dengan hitungan kurs rupiah Rp 13.000 per dollar AS saja, nilai itu setara dengan Rp 63,18 triliun! Bayangkan jika uang triliunan itu digunakan untuk membangun proyek-proyek di luar Sumatra dan Jawa. Berapa proyek yang bisa ter-
cover? Keinginan pemerintah Pihak China mengaku, bisa saja mereka menggarap proyek-proyek kereta di luar Jawa atau Sumatra. Namun, kata Yang Yong,
General Manager Asia China Railway Corporation, pemerintah Indonesia meminta proyek kereta cepat Jakarta–Bandung. “Masa tidak kami penuhi permintaan studi kelayakan? Masa kami malah mengerjakan di luar yang diminta?” ujar Yang. Yang jelas, naga-naganya proyek kereta api cepat memang belum akan dimulai tahun ini. Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dedy S. Priatna mengklarifikasi, tahun ini hanya ada dua proyek kereta. Pertama, proyek kereta api di Kalimantan Timur untuk pengangkutan barang. Investor utama berasal dari Rusia dengan nilai sekitar US$ 3,5 miliar. Kedua, proyek kereta ekspres Bandara Soekarno-Hatta. Nilai investasi kereta ekspres ini diperkirakan Rp 24 triliun.
Luky menambahkan, dua daerah yang benar-benar membutuhkan jalur kereta api adalah Sulawesi dan Papua. Barangkali Sulawesi lebih mendingan karena ruas jalur Makassar–Pare-Pare sepanjang 145 kilometer sudah groundbreaking. “Tapi Papua belum sama sekali,” tutur Luky. Hanya, Kepala Subbagian Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Joice Hutajulu memberi catatan, nilai proyek di setiap wilayah memang masih bisa berubah. Sebab, di samping belum semua wilayah lolos dari tahap studi kelayakan, karakteristik geografis juga sangat menentukan biaya pembangunan konstruksi di lapangan. Laporan utama Mingguan Kontan No. 47-XIX, 2015 Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Tri Adi