JAKARTA. Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemerintah Daerah (RUU Pemda) Totok Daryanto mengatakan bahwa kewenangan gubernur akan diperbesar dan diatur dalam RUU tersebut. Kewenangan besar gubernur itu mencakupi pemberian izin pengelolaan lahan sampai melakukan kontrol pada bupati/wali kota. "RUU Pemda memberikan kewenangan cukup besar pada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah," kata Totok di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (12/9). Totok menjelaskan, dalam RUU itu diatur kewajiban bupati/wali kota memenuhi panggilan gubernur. Jika tidak hadir, maka gubernur berwenang menunda pemberian hak-hak bupati/wali kota, seperti pemberian gaji dan fasilitas lain yang menunjang pekerjaannya.
Di RUU Pemda, Gubernur bisa tunda gaji Wali Kota
JAKARTA. Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemerintah Daerah (RUU Pemda) Totok Daryanto mengatakan bahwa kewenangan gubernur akan diperbesar dan diatur dalam RUU tersebut. Kewenangan besar gubernur itu mencakupi pemberian izin pengelolaan lahan sampai melakukan kontrol pada bupati/wali kota. "RUU Pemda memberikan kewenangan cukup besar pada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah," kata Totok di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (12/9). Totok menjelaskan, dalam RUU itu diatur kewajiban bupati/wali kota memenuhi panggilan gubernur. Jika tidak hadir, maka gubernur berwenang menunda pemberian hak-hak bupati/wali kota, seperti pemberian gaji dan fasilitas lain yang menunjang pekerjaannya.