KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan alasan terkait pemberian bantuan sosial bansos tambahan yang gencar dilakukan pemerintah pada awal tahun, atau mendekati proses pemilihan umum (pemilu) berlangsung.

Sebagaimana diketahui, pemberian bansos yang gencar diberikan di awal tahun atau menjelang pemilu ini menjadi permasalahan bagi capres dan cawapres nomor urut 1 dan 3.

Paslon nomor 1 dan 3 menilai, pemberian bansos membuat masyarakat akhirnya memilih capres dan cawapres nomor urut 2. Ini juga sejalan dengan Presiden Joko Widodo yang terkesan mendukung paslon nomor 2, sehingga strategi bansos tersebut dikaitkan dengan politik.   

Adapun pada awal tahun 2024 ini, pemerintah memberikan bansos tambahan untuk memitigasi risiko pangan yakni dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 200 ribu untuk Januari hingga Maret 2024 kepada 18,8 juta KPM, dan juga bansos beras 10 kg kepada 22 juta KPM yang diberikan dari Januari hingga Juni 2024.

Baca Juga: Saksi dan Ahli Prabowo-Gibran Beri Keterangan di Sidang MK, Ini yang Disampaikan

Airlangga menjelaskan, pemberian bansos ini bukan tanpa alasan, melainkan pemberian bansos tersebut dipicu permasalahan pangan akibat dampak fenomena El Nino yang melanda Indonesia sejak akhir tahun lalu. 

Pemberian bansos tambahan ini pun sudah dijalankan sejak akhir tahun lalu. Bahkan pemerintah juga memberikan bansos tambahan jika memang dibutuhkan untuk memitigasi permasalahan yang sedang terjadi. 

Airlangga menyebut, akibat fenomena El Nino tersebut, beberapa tempat produksi pangan, terutama beras, mengalami gangguan, baik yang tidak bisa melakukan penanaman dan memundurkan jadwal. Sehingga masyarakat utamanya kelompok miskin memerlukan bantuan untuk menghadapi permasalahan tersebut.

“(Bansos tambahan ini) juga sudah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 2023 tentang APBN di pasal 20 (tentang perubahan anggaran belanja),” tutur Airlangga saat menghadiri Sidang Sengketa Pilpres 2024, Jumat (5/4).

Ia menambahkan, sejumlah negara yang terdampak fenomena El Nino pun mengambil langkah yang sama dengan memberikan bansos kepada masyarakatnya, seperti Malaysia, India, dan Singapura.

Di samping itu, jika dampak dari fenomena El Nino tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada pergerakan inflasi pangan (volatile food) yang terus menanjak sejak Juli 2023 hingga puncaknya pada Maret 2024 yang mencapai 10,33% year on year (YoY).

“Jadi pada periode tersebut, produksi padi menurun, harga beras internasional meningkat dan inflasi meningkat. Ini jadi salah satu pertimbangan ada bansos terkait El Nino dan pangan,” ungkapnya.

Baca Juga: Jokowi Pastikan 4 Menteri Akan Hadir di Sidang Sengketa Pilpres di MK, Besok

Dengan adanya bantuan tersebut, lanjut Airlangga dihadapkan bisa menjaga daya beli masyarakat sesuai dengan amanat Konstitusi Pasal 34 UUD 1945, yang mana bansos diberikan untuk mengisi dan memitigasi peningkatan kemiskinan dan potensi perlambatan ekonomi.

Hal ini juga karena, kelompok miskin sangat rentan terhadap kenaikan harga khususnya pada kelompok makanan. Ia menjelaskan, proporsi konsumsi masyarakat pada desil 1-4, lebih dari 25% digunakan untuk membeli bahan makanan (beras), dengan kontribusi komponen makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 74,21%.

Di samping itu, konsumsi masyarakat juga sangat penting untuk dijaga sebab berkontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 53,83%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi