KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Memasuki tahun politik, pemerintah kembali mendorong peremajaan karet milik petani rakyat. Bahkan tidak tanggung-tanggung pemerintah menargetkan meremajakan perkebunan karet seluas 50.000 hektare (ha) tahun ini, kendati anggaran yang ada dalam APBN hanya tersedia untuk peremajaan 6.000 ha.

Selama ini, rata-rata kemampuan pemerintah meremajakan karet petani per tahu hanya seluas 5.000 ha saja.  "Tapi sekarang kita dorong 50.000 hektare per tahun," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat konferensi pers, Senin (25/2).

Kendati demikian, pada tahun 2019, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu meremajakan kebun karet seluas 6.000 ha. Karena itu,  pemerintah tengah berupaya mencari pendanaan lain guna mencapai 50.000 ha.

Darmin bilang tengah melakukan diskusi dengan Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo). Nantinya pohon karet yang diremajakan akan dijual untuk mendapatkan dana peremajaan.

"Kita diskusi dengan Apkindo, kita hitung sebagian besar sudah tertutup," terang Darmin.

Peremajaan juga akan mengatur mengenai jumlah peremajaan sehingga tidak terjadi ledakan produksi. Nantinya dalam 1 ha karet yang diremajakan hanya 60%.

Sementara 40% sisanya dapat ditanami oleh komoditas lainnya. Hal itu akan memberi keuntungan bagi pemilik lahan karet yang diremajakan.

Selain kuantitas, kualitas juga akan menjadi perhatian. Kementerian Pertanian (Kemtan) akan memasok bibit berkualitas untuk peremajaan sehingga getah karet dapat disadap dalam waktu 5 tahun.

"Kita mendorong balai Kemtan untuk memproduksi benih berkualitas," jelas Direktur Jenderal Perkebunan Kemtan Kasdi Subagyono.

Kasdi bilang saat ini masih ada keterbatasan benih untuk peremajaan. Nantinya Kemtan tidak hanya akan menyiapkan logistik benih tetapi juga benih yang bersertifikat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli