KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah kelompok masyarakat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026). 

Di tengah aksi tersebut, tekanan ekonomi yang dihadapi kelas menengah menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman, mengatakan tekanan kelas menengah saat ini tidak bisa hanya dilihat dari persoalan daya beli.

“Tekanan kelas menengah saat ini memang tidak bisa dibaca semata sebagai persoalan daya beli. Dalam lima tahun, sekitar 9,48 juta orang keluar dari kelompok kelas menengah,” kata Rizal saat dihubungi Kontan, Kamis (27/8/2026).

Baca Juga: Demo Depan DPR Dibubarkan, Polda Metro Jaya Masih Amankan 65 Orang

Menurutnya, kelas menengah dan kelompok menuju kelas menengah mencakup 66,35% penduduk dan menopang 81,49% konsumsi masyarakat. Ketika kelompok tersebut menghadapi tekanan biaya hidup, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan ketidakpastian pekerjaan, keresahan sosial berpotensi semakin besar.

Rizal menyebut persoalan ketenagakerjaan menjadi salah satu tantangan yang perlu segera ditangani pemerintah. Per Februari 2026, masih terdapat sekitar 7,24 juta penganggur dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,68%.

Di sisi lain, tekanan juga datang dari meningkatnya biaya produksi. Hal itu tercermin dari Indeks Harga Produsen (IHP) pada kuartal II-2026 yang tumbuh 5,62% secara tahunan (year on year/yoy).

Menurut Rizal, pemerintah tidak cukup hanya menjaga inflasi tetap rendah. Pemerintah juga perlu memastikan pendapatan riil masyarakat dan ketersediaan pekerjaan berkualitas terus tumbuh agar kelas menengah tidak semakin rentan turun kelas.

“Kalau tekanan dari sisi biaya dan lapangan kerja ini tidak ditangani, kelas menengah akan semakin mudah turun kelas,” ujarnya.

Ia menilai desain kebijakan pemerintah selama ini relatif lebih kuat menyasar kelompok miskin. 

Sementara itu, kelas menengah bawah yang rentan jatuh belum memperoleh perlindungan yang memadai karena tidak selalu masuk dalam skema bantuan sosial, tetapi juga belum cukup kuat menghadapi kenaikan biaya hidup.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan yang lebih spesifik untuk kelompok tersebut. 

Beberapa di antaranya berupa insentif pajak penghasilan bagi pekerja menengah bawah, dukungan transportasi dan perumahan, serta program reskilling bagi pekerja yang terdampak PHK.

Rizal juga mendorong pemberian insentif yang dikaitkan langsung dengan penciptaan pekerjaan formal. Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan pemerintah tidak hanya menjaga daya beli dalam jangka pendek, tetapi juga memperkuat pendapatan masyarakat.

Tekanan terhadap kelas menengah juga berpotensi berdampak langsung terhadap perekonomian nasional. Ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 tumbuh 5,29%, sementara pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027.

Jika kelompok yang menopang lebih dari 80% konsumsi masyarakat mulai menahan belanja, konsumsi rumah tangga berisiko kehilangan tenaga. Dengan demikian, tekanan kelas menengah tidak lagi hanya menjadi persoalan sosial, tetapi juga dapat menjadi hambatan bagi upaya pemerintah mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: Perkembangan Teknologi dan Kecerdasan Buatan Mengubah Pola Pembelajaran

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News