KONTAN.CO.ID - Politikus senior Iran Ali Larijani kembali mencuat sebagai salah satu figur paling berpengaruh dalam hierarki keamanan Iran, menyusul serangan udara yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Pada Minggu (1/3/2026), Larijani menyatakan bahwa dewan kepemimpinan sementara akan dibentuk untuk mengisi kekosongan pucuk pimpinan negara. Ia sebelumnya telah mengelola berbagai isu strategis, mulai dari negosiasi nuklir, hubungan regional Teheran, hingga penanganan gelombang protes dalam negeri.
Selain Khamenei, serangan tersebut juga dilaporkan menewaskan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Abdolrahim Mousavi, menurut siaran televisi pemerintah.
Baca Juga: AS Kerahkan Drone Bunuh Diri hingga Rudal Tomahawk dalam Serangan ke Iran Figur Loyalis yang Kembali ke Pusat Kekuasaan Larijani, yang berasal dari keluarga ulama terkemuka di Iran, diangkat pada Agustus lalu sebagai Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (SNSC). Karier panjangnya ditandai loyalitas kepada Khamenei dan reputasi sebagai figur pragmatis yang mampu menjembatani faksi-faksi politik di dalam sistem. Statusnya sebagai strategis terpercaya Khamenei terlihat dari perannya dalam mempersiapkan pembicaraan tidak langsung dengan Amerika Serikat melalui Oman. Langkah itu terjadi di tengah penumpukan kekuatan militer AS di Timur Tengah sebelum serangan berlangsung. Dalam beberapa bulan terakhir, Larijani juga beberapa kali melakukan kunjungan ke Moskow untuk membahas kerja sama keamanan dengan Rusia, mempertegas perannya dalam diplomasi tingkat tinggi.
Baca Juga: Israel Melancarkan Serangan Baru, Iran Balas Serang Dubai Hingga Doha Isu Nuklir Dinilai Bisa Diselesaikan Terkait isu nuklir, Larijani menunjukkan nada pragmatis. Dalam wawancara dengan televisi Oman bulan lalu, ia menyatakan bahwa persoalan tersebut dapat diselesaikan. “Menurut pandangan saya, isu ini bisa diselesaikan. Jika kekhawatiran Amerika adalah Iran tidak bergerak menuju kepemilikan senjata nuklir, hal itu dapat dibahas,” ujarnya. Namun, Washington sebelumnya menjatuhkan sanksi terhadap Larijani pada Januari lalu, menuduhnya berada di garis depan penindasan terhadap demonstrasi anti-pemerintah. Departemen Keuangan AS menyebut Larijani sebagai salah satu pejabat pertama yang menyerukan tindakan keras terhadap aksi protes yang dipicu kesulitan ekonomi. Kelompok hak asasi manusia menyatakan ribuan orang tewas dalam penindasan tersebut, yang disebut sebagai gejolak domestik terbesar sejak Revolusi Islam 1979.
Baca Juga: Krisis Minyak di Depan Mata? Ini Skenario Terburuk Konflik AS-Iran Menurut Analis Reputasi Keras tapi Pragmatis Larijani pernah menjadi anggota Garda Revolusi Iran dan menjabat sebagai kepala negosiator nuklir pada 2005–2007. Saat itu, ia mempertahankan hak Iran untuk memperkaya uranium dan menyamakan tawaran insentif Eropa untuk menghentikan produksi bahan bakar nuklir dengan “menukar mutiara dengan permen”. Meski dikenal keras dalam isu kedaulatan nuklir, sejumlah analis Iran menilai ia cenderung menggunakan jalur diplomasi untuk meyakinkan Barat. Ia menjabat sebagai Ketua Parlemen Iran periode 2008–2020. Pada masa itu, Iran menandatangani kesepakatan nuklir 2015 dengan enam negara besar dunia, yang kemudian ditinggalkan Amerika Serikat pada 2018 di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Larijani juga menegaskan bahwa program nuklir Iran “tidak akan pernah bisa dihancurkan”, dengan alasan bahwa penguasaan teknologi tidak dapat dihapus begitu saja.
Baca Juga: Timur Tengah Bergejolak: Ini Dampak Kematian Pemimpin Tertinggi Iran yang Mengguncang Hubungan dengan Rusia dan China Dalam beberapa tahun terakhir, Larijani aktif menjalin komunikasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, membantu Iran menjaga hubungan strategis dengan Moskow sebagai penyeimbang tekanan dari Washington.
Ia juga berperan dalam negosiasi yang menghasilkan perjanjian kerja sama 25 tahun antara Iran dan China pada 2021. Lahir di Najaf, Irak, pada 1958 dari keluarga ulama terkemuka, Larijani meraih gelar doktor filsafat dan memiliki sejumlah saudara yang juga menduduki posisi penting di pemerintahan dan lembaga yudikatif Iran. Meski pernah mencalonkan diri sebagai presiden pada 2005, serta mencoba kembali pada pemilu 2021 dan 2024, pencalonannya dua kali terakhir ditolak oleh Dewan Garda karena berbagai alasan, termasuk standar gaya hidup dan relasi keluarga di luar negeri. Kini, di tengah ketidakpastian politik pasca-tewasnya Khamenei, Larijani muncul sebagai figur sentral yang berpotensi menentukan arah kebijakan Iran ke depan baik dalam isu keamanan, nuklir, maupun hubungan luar negeri.
