KONTAN.CO.ID - Narasi optimisme menyelimuti ekonomi nasional menyusul laporan Dana Moneter Internasional (IMF) tentang arah kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia dibawah kabinet Presiden Prabowo. Di tengah kelesuan ekonomi dunia 2,6% hingga 3,3%, Indonesia tahun 2025 justru mencatatkan performa gemilang 5,11%. IMF meramal pertumbuhan ekonomi nasional berpotensi melampaui raksasa China. Pujian internasional ini cermin efektivitas dan kebersihan kepemimpinan nasional. Di balik legitimasi internasional, ada orkestrasi kebijakan publik pro rakyat secara terukur. Meski demikian kita tidak boleh terjebak euforia, harus terus memacu mesin pertumbuhan melalui kebijakan publik berorientasi pada pertumbuhan. Fundamental ekonomi harus kuat, merupakan sinergi otoritas fiskal dan moneter dalam menjaga sektor makroekonom.
Jangkar Domestik Kokoh Ketahanan ekonomi nasional tidak boleh bersandar pasar internasional. Struktur Produk Domestik Bruto (PDB) tetap stabil karena konsumsi rumah tangga 54%. Mandiri Spending Index pada level 360,7 cermin daya beli rakyat tinggi, meski dihantam isu kenaikan BBM dan kebutuhan pokok di negara lain. Kedisiplinan kebijakan fiskal menciptakan good governance, dimana sektor pangan menjadi garda terdepan, memiliki daya lenting bagi pembangunan. Produksi beras nasional 34,7 juta ton dengan stok cadangan Bulog hampir 4,6 juta ton, dalam logika kebijakan publik, menjadi prasyarat stabilitas nasional. Stok beras kuat memberi bantalan psikologis pasar domestik, sehingga bergerak produktif. Tanpa stabilitas pangan, pertumbuhan ekonomi setinggi apapun, rentan runtuh volatilitas inflasi. Lonjakan ekonomi Indonesia dipacu kinerja kabinet Merah Putih, melalui program prioritas seperti hilirisasi industri. Kedaulatan industri Presiden Prabowo menggeser industri bahan mentah ke barang jadi, menampakkan hasil dan diakui dunia. Hilirisasi Industri Mandiri Realisasi investasi hilirisasi tahun 2025 sebesar Rp 584,1 triliun, tumbuh 43,3% secara tahunan, bukti Indonesia berhasil memutus rantai ketergantungan komoditas luar. Dengan strategi exit policy Industries, Indonesia keluar dari kutukan sumber daya alam. Sehingga hilirisasi industri menciptakan value-added atau nilai tambah sektor perkebunan, kehutanan, dan perikanan terintegrasi. Berkontribusi 30,2% dari total investasi 2,71 juta tenaga kerja baru. Transformasi ekonom, dari konsumtif-ekstraktif menuju produktif-manufaktur, kunci industrialisasi dengan model investasi non eksploitasi lahan, tetapi menciptakan lapangan kerja berkualitas. Sektor energi memperkuat postur pertahanan ekonomi, melalui kebijakan berani dan visioner. Implementasi program B50 akan terus menurunkan substitusi impor minyak mentah yang menggerus devisa. Surplus energi 4,84 juta kiloliter berbanding lurus penguatan neraca perdagangan selama 70 bulan berturut-turut.Ekspor komoditas unggulan, tembaga, nikel, dan aluminium USD47 miliar sebagai natural hedging tekanan harga energi dunia. Pemerintahan terus menjaga disiplin fiskal dengan defisit APBN di level 0,93% terhadap PDB per Maret 2026. APBN tetap diposisikan sebagai shock absorber melalui penyaluran subsidi dan bantuan pangan senilai Rp11,92 triliun. Kebijakan Publik Pro-Rakyat Keseimbangan antara postur anggaran negara sehat dan melindungi rakyat dari guncangan ekonomi dunia.Inti dari kerja keras tim kabinet Presiden Prabowo, implementasi kebijakan publik berpihak rakyat. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyederhanaan perizinan melalui Service Level Agreement (SLA) dan digitalisasi melalui OSS-RBA, instrumen vital bagi iklim usaha transparan, akuntabel, bebas korupsi. Kehadiran Satgas Percepatan Investasi memastikan setiap debottlenecking teratasi cepat. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tumbuh menjadi motor investasi kompetitif. Pemerintah menyadari, setiap kebijakan publik dapat menarik modal sekaligus pemerataan pembangunan di seluruh pelosok. Komitmen nyata dari kabinet yang kadang bekerja dalam senyap, namun menghasilkan dampak luas bagi kemajuan. Pemerintah harus mengevaluasi kebijakan subsidi energi agar tetap tepat sasaran (targeted subsidy), tidak menggerus ruang fiskal, dan menginterupsi pembangunan infrastruktur prioritas nasional. Pertumbuhan 5,5% kuartal pertama tahun 2026 harus dibarengi kualitas pemerataan nyata di lapangan. Penurunan angka kemiskinan ke 8,25% dan pengangguran ke level 4,7% dengan radio 0,363 menuntut intervensi kebijakan pro rakyat, terutama sektor informal. Investasi teknologi masa depan, seperti semikonduktor dan artificial intelligence, harus dipercepat agar tidak terjebak kelas middle-income trap yang kerap menghambat masyarakat berpendapatan menengah. Sistem Pembayaran Berdaulat Modernisasi sistem pembayaran internasional, menjadi senjata baru diplomasi ekonomi Indonesia. Transaksi mata uang lokal (Local Currency Transaction) tahun 2025 melonjak USD25,6 miliar, naik dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Penguasaan QRIS Indonesia di berbagai negara, bentuk kedaulatan moneter dan financial inclusion melintas batas negara. Perlahan tapi pasti, QRIS mengurangi dominasi tunggal mata uang dalam transaksi regional fluktuatif. Langkah ini memperkuat cadangan devisa USD 148,2 miliar, dan menjaga stabilitas nilai tukar terhadap dolar AS. Peran Indonesia di BRICS, OECD, dan CPTPP sebagian pemain kunci disegani, karena posisi Indonesia sebagai penentu arah kebijakan ekonomi (rule maker) kawasan. Hal ini memperkuat posisi tawar dalam negosiasi internasional dan meningkatkan kepercayaan investor asing menanamkan modal jangka panjangnya. Meskipun IMF memuji fundamental ekonomi kita, tantangan fiskal dan ketidakpastian ekonomi global tetap ancaman serius. Fluktuasi harga minyak dunia dan dinamika suku bunga menuntut kewaspadaan tinggi para pembantu presiden dalam mengambil keputusan strategis. Ekonomi Indonesia hari ini lebih stabil dibandingkan dekade sama sebelumnya. Hilirisasi, kedaulatan pangan, kemandirian energi, dan digitalisasi finansial sebagai pilar utama, harus tetap tegak tanpa gangguan domestik. Seperti narasi - narasi disinformasi yang mendistorsi kerja pemerintah.
Pujian IMF, harus dikapitalisasi sebagai modal sekaligus perisai dalam menghadapi masalah. Ingat, kita sedang membangun arsitektur ekonomi tangguh, bermartabat, dan berdaulat di bawah komando Presiden Prabowo. Butuh energi lebih. Kepercayaan dunia menjadi modal besar, tetapi kedisiplinan kebijakan publik penentu utama keberlangsungan kemajuan kita. Indonesia memiliki lahan luas, energi kompetitif, dan populasi produktif sebagai kekuatan inti. Dengan arah kebijakan publik pro pertumbuhan, ramalan IMF bahwa Indonesia menjadi kekuatan dominan dunia, sebuah keniscayaan. Ditulis oleh Dr. Eko Wahyuanto, Dosen dan Pengamat Kebijakan Publik Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
