KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Eddy Widjanarko, menegaskan bahwa industri alas kaki Indonesia masih memiliki potensi besar untuk berkembang dan bertahan, terutama melalui penjualan ekspor. 

"Ekspor kita saat ini sedang bagus, meningkat 2% dari tahun lalu. Kami menargetkan ekspor bisa mencapai 5%-7% tahun ini. Jadi peluang masih terbuka lebar bagi pabrik-pabrik yang ingin mencari peluang," ungkap Eddy kepada Kontan, Selasa (30/07).

Baca Juga: Satgas Impor Ilegal Mulai Beraksi, Fokus Razia Gudang Besar dan Pelabuhan

Negara Tujuan Ekspor

Negara-negara tujuan ekspor yang menjadi bidikan utama industri alas kaki Indonesia meliputi kawasan Eropa dan Asia. 

"Negara tujuan ekspor kita ke negara-negara Eropa dan Asia, seperti China," tambah Eddy.

Kasus PHK di Bata

Menanggapi kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang melanda produsen alas kaki Bata pada akhir Mei 2024, Eddy menjelaskan bahwa masalah yang terjadi di Bata bersifat khusus dan tidak mencerminkan kondisi industri alas kaki secara keseluruhan. 

"Ada pabrik lain yang memproduksi untuk mereka, meskipun mereka tetap membuka pabrik tersebut. Banyak biaya-biaya yang dikeluarkan, dan situasi ekonomi yang buruk membuat mereka mengambil langkah PHK," jelas Eddy.

Eddy juga menekankan bahwa tutupnya pabrik sepatu Bata bukan berarti perusahaan tersebut meninggalkan Indonesia sepenuhnya. 

"Jika ada permintaan lagi, mereka pasti akan merekrut karyawan baru," katanya.

Baca Juga: Satgas Impor Ilegal Dibentuk, Kemenkop UKM: Memang Penting

Perbandingan dengan Industri Tekstil

Eddy membandingkan situasi PHK di industri alas kaki dengan industri tekstil, menyatakan bahwa PHK di sektor alas kaki masih relatif sedikit.

"Sampai saat ini, selain Bata, saya tidak mendengar ada PHK di industri alas kaki. Kecuali Bata," tambahnya.

Perlindungan Pasar Lokal

Eddy berharap pemerintah lebih memperhatikan barang-barang impor yang masuk secara ilegal ke Indonesia, yang bisa merusak pasar alas kaki lokal. 

"Harapan saya, pemerintah lebih memperhatikan impor ilegal dan sistem borongan yang mengganggu pasar domestik. Bea Cukai harus memperhatikan hal ini," tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .